Raihlah Izzul Islam Wal Muslimin

Dari Good Corporate Governance menjadi Holistic Good Corporate Governance dan Holistic Good Govern

2011-09-22T18:32:00.000+07:00

Written by Ekonomi Islam Online Friday, 12 November 2010

A. Pendahuluan
Istilah dan konsepsi Good Corporate Governance dan Good Government Governance muncul dan berkembang di Indonesia pasca krisis ekonomi di paruh akhir tahun 1997 ditandai dengan ditandatanganinya Letter of Intents (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan lembaga donor (IMF) yang mensyaratkan perbaikan governance (public maupun korporasi)

sebagai syarat bantuan yang diberikan.[1] Dari perspektif Indonesia, persyaratan perbaikan governance menjadi beban yang sangat berat bagi lembaga pemerintah dan korporasi di Indonesia yang sudah dalam kondisi yang sangat terpuruk, bahkan banyak yang mengalami kebangkrutan, gulung tikar.   Dalam waktu sekejap kita menyaksikan banyaknya Perbankan Nasional, satu persatu masuk ke ruang “ICU” BPPN untuk disehatkan kembali.

Rhenald Kasali, Ph.D (2005)[2] menjelaskan beberapa ciri-ciri Perusahaan yang berada dalam krisis, sbb :

Keadaan Fisik
Tak terurus, lampu redup, toilet kotor, seragam petugas lama tak berganti, mobil tua, pabrik bekerja di bawah optimal.

SDM
Malas, datang & pulang seenaknya, pemimpin jarang hadir, banyak terlihat tidak bekerja dan kongko-kongko, tenaga yang bagus-bagus sudah keluar

Produk andalan
Hampir tidak ada, hanya menyelesaikan yang sudah ada saja, banyak retur dan defect

Konflik
Hampir setiap hari terdengar, perasaan resah dimana-mana

Energi
Hampir tidak ada

Demo Karyawan
Tinggi, rasa takut kena PHK

Proses Hukum
Meningkat, datang dari mana-mana

Bagian keuangan
Hidup dalam suasana stress, dikejar tagihan-tagihan yang tak terbayar dan oleh debt collector

Penting untuk dicatat, walaupun   keinginan kuat dari pemerintah Pasca Orde Baru (Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawaty Soekarnoputri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono) bersama Legislatif dan Yudikatif untuk melakukan revitalisasi Penyelenggaraan Negara dan BUMN dengan membuat berbagai UU dan Peraturan Pemerintah seperti UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ; UU no 31 tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan UU no.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU no. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara hingga UU no. 19 tahun 2003 tentang BUMN, tapi kemudian semua UU dan Peraturan Pemerintah belum menyentuh persoalan dasar, dan malah isi UU dan Peraturan Pemerintah tersebut membuat ”masalah baru” yang tak pernah dipikirkan sebelumnya. Ini membuktikan bahwa persoalan perbaikan Governance bukanlah masalah yang mudah. Tak semudah membalikkan telapak tangan dan tak semanis janji-janji dalam kampanye.

Kondisi ini semakin diperparah dengan apa yang menjadi kecenderungan global di awal abad 21 ini. Kritik dan meningkatnya ketidakpercayaan pada birokrasi dan korporasi, sebenarnya tidak saja mewabah di Negara-Negara Sedang Berkembang seperti Indonesia dan Negara-Negara ASEAN lainnya, tetapi juga terjadi di Negara-Negara Maju. Bahkan, seperti yang ditulis David Osborne dan Ted Gaebler (1992) dalam bukunya Reinventing Government (Mewirausahakan Birokrasi) bahwa perestroika tidak saja terjadi di Uni Soviet tetapi juga terjadi di Amerika Serikat[3].   Kedua penulis tersebut menjelaskan bahwa di penghujung tahun 1980-an, majalah Time pada sampul mukanya menanyakan :” Sudah matikah pemerintahan”. Di awal tahun 1990-an, jawaban yang muncul bagi kebanyakan orang Amerika adalah ”Ya”.

Yang membedakan Indonesia dengan Negara – Negara ASEAN dan negara-negara

lainnya lainnya adalah jika Negara – Negara ASEAN dan negara – negara lainnya dapat dengan cepat melakukan revitalisasi Penyelenggaraan Negara dan Korporasi, maka di Indonesia revitalisasi masih merupakan bahasa langit yang sulit untuk dibumikan (down to earth). Bahkan dengan munculnya kelangkaan BBM, krisis listrik dan kenaikan harga hingga melemahnya rupiah terhadap dolar yang menembus level Rp. 10.000 sekarang ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan negara dan korporasi masih jauh dari harapan.

Adalah sesuatu yang sehat, cerdas, pro aktif, beradab dan menjadi bagian dari pemecah masalah (part of solution) serta menjadi peluang dan kesempatan yang positif, jika umat Islam sebagai jumlah mayoritas di Negeri ini, melalui Muktamar I Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan International Seminar on Islamic Economics as A Solution ikut memberikan sumbangan pemikiran dan aksi bagaimana Implementasi Good Corporate Governance dan Good Government Governance dapat dilaksanakan melalui ekonomi dan manajemen Islam. Tentu saja, sumbangan pemikiran tersebut tidak saja dalam kerangka wacana dan debat kusir[4], tetapi harus mengarah pada sesuatu yang nyata, membuahkan hasil (performance) dan meningkatkan daya saing[5]. Kalau tidak, ini hanya akan menjadi bahan tertawaan dan olok-olokan. Seperti yang diingatkan oleh almarhum Prof. DR. H. Nurcholish Madjid (Cak Nur) bahwa perputaran waktu begitu sangat cepatnya, tidak saja dalam hitungan tahun, bulan dan minggu, tetapi sudah dalam hitungan jam, menit dan detik. Kondisi yang tak diperkirakan ini (unpredictable) ”memaksa” semua penyelenggara negara, pengelola korporasi dan bisnis, dan semua orang berlari untuk mengejarnya. Selain perputaran waktu (Time Management), umat Islam juga diminta untuk dapat menggunakan kompas, petah dan arah yang tepat (Compas & Road Map Management).

Bagi umat Islam, hidup ini adalah peluang & kesempatan. Peluang & Kesempatan tersebut tidak saja sesuatu yang bersifat nyata (Tangible) tetapi juga bersifat tidak nyata (Intangible). Dalam konteks Rahman dan Rahim-Nya Allah SWT, peluang dan kesem patan tersebut adalah sesuatu yang tak terbatas (The Unlimited), yang bisa didaur ulang (Recycling), sesuatu yang bisa dikembangkan (Development), sesuatu yang bisa dikemas (Packaging), serta sesuatu yang bisa diperbaharui (Inovasi), sesuatu yang bisa digali (Explore), dan sesuatu yang bisa digabungkan (Inter Connection)[6], dsb. Keberlimpahan rahman dan rahim-Nya Allah SWT akan menjadi keunggulan bersaing (Comparative Advantage) dan Kemampuan Bersaing (Competitive Advantage) bagi kaum beriman bila kaum beriman mengikuti persyaratan, kaidah dan ketentuan yang diberikan Allah SWT & Rasulnya[7].
B. Kompleksitas GCG dan GGG di Indonesia

Adalah realitas yang tak bisa dibantah bahwa untuk melaksanakan Good Corporate Governance dan Good Government Governance, Indonesia harus dibenturkan (memperhalus istilah dihancurkan) terlebih dahulu dalam Krisis Multi Dimensi yang berkepanjangan. Boleh jadi, jika tidak didahului oleh Krisis Multi Dimensi yang berkepanjangan, kehendak untuk melaksanakan GCG dan GGG adalah tidak sekuat seperti sekarang ini. Tentu saja, pasti ada hikmah di balik peristiwa, mengapa Indonesia harus dibenturkan terlebih dahulu. Ada kasus nyata (Case Study) yang dapat dijadikan contoh (benchmarking)[8]. Bagaimana Jepang dapat menjadi Negara Industri Yang Maju di Asia setelah Hiroshima dan Nagasaki dibomatomkan oleh tentara sekutu pada tahun 1945 menunjukkan bahwa bangsa Jepang ternyata mempunyai Adversity Quotient (Kecerdasan Merubah Musibah Menjadi Nikmat) yang luar biasa. Dalam perspektif Al-Qur’an, Nabi Yunus AS juga harus ditelan ikan Dzun Nun terlebih dahulu untuk kemudian tercerahkan kembali[9]. Hal yang sama, juga dialami oleh Nabi Muhammad SAW yang harus hijrah ke Madinah Al-Munawwarah hingga akhirnya menalukkan kota Mekkah dan dunia dengan cerdas[10]. Masih banyak contoh-contoh yang dapat dikemukakan sebagai Benchmarking.[11]

Adalah sesuatu yang sangat logis, jika Krisis Multi Dimensi 1998 mempunyai Rentetan Krisis. Di antara Dampak Krisis Multi Dimensi 1998[12] itu adalah :

Dimensi
Beban Yang Dihadapi

Ekonomi
Nilai mata uang rupiah merosot tajam

Utang luar negeri (dalam mata uang asing) menggerogoti

modal sendiri

Puluhan bank ditutup, hutang dialihkan ke BPPN

Tingkat bunga pinjaman & simpanan melambung tinggi

Bahan baku tidak tersedia dan kalau ada mahal

Pabrik-pabrik tutup, perputaran uang macet

Pembangunan infrastruktur terhenti

Kepercayaan dunia hilang, tidak bisa membuka LC di luar negeri

Utilisasi mesin produksi di bawah 50 %

Daya beli dan keinginan membeli hancur

Inflasi tinggi, harga-harga melambung

Tenaga Kerja
Pengangguran Besar

Terbentuk serikat-serikat pekerja untuk melindungi diri dari ancaman pemutusan hubungan kerja

Motivasi kerja merosot, gamang

Sosial
Ketegangan meningkat, benturan terjadi dimana-mana

Rasa saling percaya hilang
Kecemburuan meningkat

Masyarakat beralih ke hiburan-hiburan ringan (infotainment, dangdut, kafe, seks)

Keamanan
Kriminalitas terjadi baik di jalan, di perumahan, perbankan dan perkantoran

Dimensi
Beban Yang Dihadapi

Kerusuhan silih berganti

Konflik elite politik dirasakan akibatnya dimana-mana

Sebagian kalangan berpendidikan, profesional, dan usahawan pindah dan memindahkan usahanya ke luar negeri

Pendidikan
Kalangan atas yang masih memiliki tabungan meningkatkan investasi pendidikan

Kalangan bawah menarik anak-anaknya dari sekolah

Otonomi Daerah
Kekuasaan bergeser, menjadi kekuatan-kekuatan baru di berbagai daerah

Tender beralih dari pusat ke daerah

Retribusi-retribusi baru bermunculan

Pembukaan cabang-cabang baru perusahaan terpaksa dilakukan atas tuntutan daerah
Persaingan
Persaingan baru bermunculan. Negara ditekan IMF untuk membuka pintu seluas-luasnya dan produk-produk asing membanjiri pasar domestik

Muncul pemain-pemain kecil sebagai pelaku ekonomi yang kompetitif

Persaingan harga membuat harga jual merosot tajam, diskon atau komisi penjualan yang harus diberikan membesar

Pembayaran
Mundur

Banyak yang tak mampu membayar dan diselesaikan melalui pengadilan atau debt collector

Teknologi
Berubah, ada tuntutan penerapan IT

Muncul mesin-mesin produksi baru yang lebih efisien untuk kapasitas usaha yang lebih kecil

Dalam perspektif Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)[13], dampak kriris multi dimensi yang berkepanjangan ini berdampak bukan saja terhadap perilaku individu, team dan organisasi, tetapi juga berdampak pada cara pandang (mind setting), permodalan, peraturan, struktur dan proses organisasi maupun lingkungan strategis yang sangat dinamis. Kalau demikian jadinya, walaupun belum tentu seluruhnya benar, tepat dan akurat, telah terjadi berbagai perubahan sebelum dan sesudah reformasi di Indonesia.

Perubahan apa yang terjadi di Indonesia?. Apakah perubahan tersebut sesuatu yang bersifat fundamental ataupun sebatas fenomena. Atau jangan-jangan, perubahan itu sebenarnya tidak pernah ada. Atau yang sangat dan paling berbahaya, perubahan yang ada sekarang ini malah lebih parah kondisinya dibanding masa sebelumnya. Kalau itu yang terjadi, seperti yang disindir Al-Qur’an, kita tidak ubahnya seperti keledai yang membawa buku[14], yang tidak paham dan mengerti apa yang dibawanya. Kita bukanlah keledai, kita adalah ciptaan Allah SWT yang terbaik, bahkan kita adalah wakil Allah SWT di permukaan bumi ini (Khalifah Fil Ardh). Oleh karena itu, kita tidak boleh lagi terperosok dalam kurang yang sama.

Terhadap perubahan yang ada, kita perlu mencermatinya secara utuh, TIDAK SEPOTONG-POTONG (Not Cutting To Pieces). Di antara perubahan yang kini sedang berjalan [15] :
Bidang

Era Pemerintahan

Era

Perubahan

Soeharto

Pasca Soeharto
Politik
Dikendalikan melalui 3 partai besar dan ada single majority
Kehendak rakyat, multi partai, koalisi antar partai

Bidang
Era
Pemerintahan

Perubahan

Soeharto

Pasca Soeharto

Politik
Kekuasaan dikuasai oleh eksekutif
Kekuasaaan seimbang eksekutif, legislatif

Pemerintahan Terpusat
Pemerintah pusat membagi kekuasaan dengan pemerintah

Daerah

Ekonomi
Anti persaingan/persaingan diang gap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
Persaingan bebas dari dalam dan luar negeri

Pengendalian jumlah para pelaku usaha, cenderung memunculkan usaha-usaha besar (konglomerasi)
Pelaku terbuka luas, cenderung berbasiskan UKM (Usaha kecil & menengah)

Integrasi vertikal
Outsourcing

Dominan peran pemerintah (makro ekonomi dominan)
Dominan peran masyarakat (seimbang makro-mikro ekonomi)

Informasi
Dikendalikan negara (informasi assymetry)
Bergerak bebas (demokratisasi informasi)

Lembaga sensor pers
Tidak ada sensor pers, diselesaikan melalui proses pengadilan

Tidak bisa ditembus secara fisik
Dapat ditembus melalui teknologi komunikasi (internet)

Sosial
Serikat pekerja adalah mitra pemerintah (hanya 1 serikat pekerja). Praktis tidak ada demo buruh, unjuk rasa atau pemogokan.
Kebebasan berserikat, bahkan setiap badan usaha bebas memiliki beberapa organisasi serikat pekerja. Bebas melakukan unjuk rasa, mogok

Bidang
Era
Pemerintahan

Perubahan

Soeharto

Pasca Soeharto

Sosial

kerja, dsb.

Komunitas-komunitas masyarakat dikendalikan oleh militer
Komunitas masyarakat punya pilihan sendiri

Pendidikan dikuasai negara, orientasi pada harga murah (subsidi)
Pendidikan persaingan bebas, pengurangan subsidi, transformasi.

Hukum
Dominan peran pemerintah
Peradilan bebas

Isu-isu penting hukum hanya siapa yang menang dan siapa yang kalah
Isu-isu penting :

- Hak Asasi Manusia

-       Jender

-       Tanah Rakyat

-       Pemutusan Hubungan Kerja

-   Pemberantasan korupsi dan

Transparansi

-   Lingkungan hidup

Infrastruktur
Terbatas, tumbuh bertahap
Negara tak punya cukup biaya untuk    memelihara   dan   membangun yang baru

Dominasi transportasi darat dan laut, tarif diatur pemerintah
Pemakaian transportasi udara meningkat tajam, tarif bersaing bebas

Tekanan Internasional
Terbatas
Sangat kuat, karena pemberi pinjaman semakin besar pertaruhannya

Persaingan Global
Masih terbatas
Sangat dominan dan agresif

C. Holistic Good Corporate Governance dan Holistic Good Government Governance

C. 1. Open System

Bertitik tolak dari kompleksitas GCG dan GGG di Indonesia yang digambarkan di atas , maka seperti yang dijelaskan oleh Prof. DR. H. Akhmad Syahroza, SE, Ak.MAFIS dalam Pidato Pengukuhannya sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bahwa konsepsi dan implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan Good Goverment Governance (GGG) harus dipandang dari sudut organisasi yang menggunakan open system[16], bukan close system.

Konsekuensi dari open system ini maka GCG dan GGG tidak bisa dipandang semata-mata sebagai konsep sekuler dan konsep adminitsrasi belaka. Karena jika ini yang terjadi, maka GCG dan GGG telah menjadi Parokialisme [17]dan etnosentris [18] yang dipaksakan Negara-Negara Maju terhadap Negara-Negara Berkembang atau konsep yang dipaksakan oleh Negara kepada BUMNnya tanpa mempertimbangkan kemampuan, potensi, maupun lingkungan strategis dimana perusahaan itu berada.

Sebagai contoh dari lawan dari parokialisme dan etnosentris, seperti yang diuraikan oleh Stephen P. Robbins bahwa “Raksasa elektronik Jepang Matsuhita Electric Company, pembuat Merek Panasonic dan National, mengoperasikan lebih dari 150 pabrik dalam 38 negeri di Asia Tenggara, Amerika Utara, Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika. Dalam mengelola jaringan pabrik luar negerinya yang mempekerjakan 99.000 pekerja, Matsushita menyesuaikan praktek-praktek organisasionalnya pada tiap negeri. Pada pabrik-pabriknya di Malaysia, Matsushita mengakomodasikan perbedaan budaya dari karyawan Melayu Muslim, Cina etnis, dan India dengan menawarkan masakan Cina, India dan Melayu dalam Cafetaria perusahaan. Matsushita mengakomodasikan kebiasaan religius muslim dengan memberikan ruang shalat istimewa pada tiap pabrik dan memungkinkan dua pertemuan shalat per giliran”[19].

Dalam perspektif ilmu Ushul Fiqh, close system dapat dianalogikan dengan konsep tafshili (terperinci) dan open system dapat dianalogikan dengan konsep Mujmal (global). Ada sedikit hal yang dijelaskan di dalam Al-Qur’an secara tafshili (terperinci), yaitu yang berkaitan dengan masalah-masalah ibadah mahdhah (ibadah), dan ada banyak hal yang dijelaskan secara mujmal (global), yaitu yang berkaitan dengan dimensi muamalah, kebudayaan, kemasyarakatan, ekonomi dan perdagangan. Seperti yang diakui oleh Muhammad Iqbal – salah seorang sarjana Islam kontemporer terkemuka dari anak benua India – bahwa “Islam menolak pandangan statis tentang alam semesta ini dan, sebaiknya mendukung pandangan dinamis”[20].

Open system (Mujmal) memungkinkan ulama, cendekiawan dan pemikir Islam di bidangnya masing-masing untuk melakukan Ijtihad. Banyak hal baru yang terjadi di zaman sekarang ini, yang tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau hal-hal tersebut tidak segera mendapat respon positif tentu kehidupan umat Islam hanya akan menjadi objek. Misalnya kewajiban berhaji ke Tanah Suci, di dalam Al-Qur’an [21], dijelaskan dengan mengendarai unta yang kurus dan berjalan kaki. Apakah ayat ini mengharuskan para haji saat sekarang ini harus mengendarai unta yang kurus dan berjalan kaki?. Faktanya, karena keterlambatan dan kebodohan umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, tekhnologi dan manajemen, umat di luar Islam yang mampu membuat pesawat terbang semisal Boeing, Pesawat Supersonik. Pertanyaan yang menggelitik, bolehkah umat Islam melaksanakan haji dengan naik pesawat buatan umat di luar Islam?.

Kalau demikian jadinya, persoalan GCG dan GGG adalah tepat berada pada wilayah open system (mujmal). Open System yang dimaksud disini bukanlah liberalisasi yang membebaskan segalanya dan menghalalkan semua cara. Sebagaimana panduan yang diberikan ajaran Islam bahwa ada lima komponen hidup, Al-Kulliyah Al-Khams (Lima Dasar)[22], yaitu (1) jiwa, (2) akal pikiran, (3) harta benda, (4) keturunan, (5) keyakinan beragama manusia, yang harus ada dan terpelihara dalam konteks Hablun Minallah (hubungan dengan Allah SWT) apalagi dalam konteks Hablun Minannas (hubungan dengan sesama manusia). Sepanjang Al-Kulliyah Al-Khams ini dapat dijaga dan terjaga, maka open system jutsru menjadi entry point bagi masuknya nilai dan konsepsi Islam dalam GCG dan GGG. Penting dicatat bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam yang bersendikan kepada Al-Qur’an dan Hadits. Sebagai negara demokrasi yang akan terus melaksanakan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden secara langsung, maka penerapan GCG dan GGG yang bersumber dari ekonomi Islam bukanlah sifatnya menggantikan (Substitutif) atau tepatnya mendirikan Negara Islam, tetapi justru memperkaya (Enrichment), memperkuat (Empowerment) dan mencerahkan (Enlightenment).

Oleh karena itu dengan open system (mujmal) ini, penulis seperti judul di atas, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip keuniversalan ajaran Islam (Rahmatal Lil ’Alamin), telah melakukan studi mendalam tentang teori Governance. Studi mendalam penulis tuangkan dalam buku Tafsir Manajemen Bisnis Ar-Riva’i, Seri Detak Asma’ul Husna, Meningkatkan Kecerdasan – Kesadaran – Manjaemen Spiritual, Emosional, Intelektual, Merubah Musibah Menjadi Nikmat dan Menjadikan Nikmat Sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT para professional secara holistic, dalam 10 jilid, yang diterbitkan Yayasan Aku Muslim Indonesia, 2003.

Dan untuk konteks Indonesia yang mayoritas pemegang saham, CEO-nya yang beragama Islam, maka penulis mengusulkan teori Holistic Governance, agar dapat menghadirkan Allah SWT dalam aktivitasnya, inklusif, salesable bahkan profitable, bahkan menjadi jalan-jalan mi’raj untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan ungkapan Holistic Good Corporate Governance (HGCG) dan Holistic Good Government Corporate    (HGGG)   sebagai aplikasi dari Holistic Management[23] dan sebagai perwujudan dari ekonomi dan manajemen Islam yang didukung dengan standard mutu PISO 99 : 1425 [24] sebagai disiplin ilmu yang interdisipliner yang berbasis Detak Asma’ul Husna, guna mengembangkan Keunikan,Keunggulan dan Keberkahan seutuhnya, TIDAK SEPOTONG-POTONG (Not Cutting To Pieces).

C. 2. Teori Governance

Sebelum pembahasan mengenai apa itu Holistic Good Corporate Governance (HGCG) dan Holistic Good Government Corporate    (HGGG), maka perlu diajukan pertanyaan, bagaimana sebenarnya teori tentang Governance tsb ?. dan bagian yang mana dari Teori Governance yang dapat menjadi Open System?.

Seperti yang diulas oleh Prof. DR. H. Akhmad Syakhroza, SE, Ak, MAFIS, bahwa ”sejak dimulainya perdebatan yang mengarah pada pentingnya governance dalam era korporasi yang modern, perkembangan teori governance sangat berpengaruh di dalam munculnya berbagai model terapan yang dapat diadopsi oleh berbagai perusahaan. Berbagai perspektif yang berbeda dalam teori pada prinsipnya akan menghasilkan berbagai diagnosa dan solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan penerapan corporate governance di dalam prakteknya. Dengan demikian, pembahasan di dalam teori governance lebih tepat dilakukan dengan memperhatikan berbagai perspektif tsb agar berbagai model terapan yang dihasilkan dapat bersifat aplikatif”[25].

Secara umum, perspektif di dalam memahami corporate governance dapat dikategorikan menjadi dua paradigma (1) perspektif pemegang saham (shareholding), dan (2) perspektif berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholding)[26].

Perspektif pertama (shareholding)/teori shareholder dapat dianggap sebagai cara memandang korporasi secara ”tradisional” yang berlandaskan pada argumen bahwa perusahaan didirikan dan dioperasikan untuk tujuan memaksimumkan kesejahteraan pemagang saham per-se sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya.

Perspektif kedua (stakeholding)/teori stakeholder adalah baru marak dibicarakan pada akhir abad ke 20 dengan diperkenalnya konsep stakeholder theory oleh Freeman (1984). Perspektif ini memposisikan sudut pandang yang kontras dengan perspektif tradisional sebagaimana yang dianut oleh shareholding. Dari sudut pandang stakeholding perusahaan di defisinikan sebagai organ (locus) yang berhubungan dengan berbagai ”pihak yang berkepentingan” (stakeholders) lain yang berada, baik di dalam maupun di luar perusahaan, dibandingkan dengan hanya memperhatikan ”kepentingan” pemegang saham. Secara lebih spesifik, Freeman (1984) di dalam definisi stakeholder ini termasuk ; karyawan, kreditur, supplier, pelanggan dan komunitas local di mana sebuah korporasi berada. Proponen yang menganut perspektif ini memandang bahwa hubungan yang berbasis ”kepercayaan” (trusts relationships) dan etika bisnis (business ethics) merupakan prasyarat utama sebagai acuan di dalam setiap pengambilan keputusan melalui proses stakeholding management. [27]

Bertitik tolak dari 2 perspektif di atas, di dalam di dalam BUMN Directory 2005[28], maka Corporate Governance didefinisikan sebagai “suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka pajang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lain, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari definisi di atas, Kementerian BUMN tampaknya berusaha menngkomodir 2 paradigma tentang Corporate Governance, yaitu memadukan kepentingan antara shareholding dan stakeholding.

Oleh Kementerian BUMN, maka setiap BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.

Sedangkan Good Government Covernance dapat dikembangkan dan dielaborasi menjadi 11 butir, yaitu [29]:

1. Pemerintahan Katalis : Mengarahkan Ketimbang Mengayuh.

2. Pemerintahan Milik Masyarakat : Memberi wewenang ketimbang melayani.

3. Pemerintahan yang Kompetitif : Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelaya

nan.

4. Pemerintahan yang Berorientasi Hasil : Membiayai hasil, bukan masukan.

5. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan : Memenuhi Kebutuhan Pelanggan, Bukan Bi

Rokrasi.

6. Pemerintahan Wirausaha : Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan.

7. Pemerintahan Yang Digerakkan oleh Misi : Mengubah Organisasi yang digerakkan oleh Peraturan.

8. Pemerintahan Antisipatif : Mencegah daripada Mengobati

9. Pemerintahan Desentralisasi

10.Pemerintahan Berorientasi Pasar : Mendongkrak Perubahan Melalui Pasar.

11.Mengumpulkan semua menjadi satu

Untuk kasus Indonesia, penerapan GGG yang paling dominan baru pada Pemerintahan Desentralisasi, seperti yang tertulis dalam butir no. 9. Saat ini, seiring dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 /1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah[30], Good Goverment Governance. Kebutuhan akan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Gejala Disintegrasi, konflik horizontal, kesejangan pendapatan antara pusat dan daerah menjadi fakta yang tak bisa ditutup-tutupi. Sedangkan butir 1 s/d 8, 10 s/d 11, walaupun sudah ada good will, belum menemukan maqam yang sebenarnya, bahkan proses dan implementasi GCG semakin terganggu dengan buruknya Kinerja Anggota Kabinet SBY - JK.

Baik GCG maupu GGG memiliki beberapa prinsip[31], yaitu sbb :

v         Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengembalian keputusan dan keterbukaan dalam mengembangkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

v         Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

v         Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

v         Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan terhadap peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

v         Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak –hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang –undangan.

Penerapan GCG pada BUMN dan GGG pada penyelenggaraan pemerintahan pastilah mempunyai tujuan dan manfaat yang positif. Tujuan penerapan GCG pada BUMN bertujuan[32] antara lain :

v      Memaksimalkan nilai BUMN

v      Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ BUMN

v      Mendorong agar Organ BUMN dalam mengambil keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan peraturan

v      Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional

v      Meningkatkan iklim investasi

v      Mensukseskan program privatisasi

Sedangkan manfaat penerapan GCG adalah :

v      Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing

v      Mendapatkan cost of capital yang lebih murah (debt/capital)

v      Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan

v      Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari shareholder terhadap perusahaan

v      Melindungi Direksi dan Komisaris / Dewan Pengawas dari tuntutan hukum

C. 3. Teori Holistic Governance

Jika dicermati dengan kritis, objektif, maka teori governance dan pengertian GCG dan GGG yang diterapkan di Indonesia, tidak secara lugas menempatkan Sumber Daya Insani sebagai komponen terpenting dalam pelaksanaannya. Padahal manusia dalam perspektif Islam bukanlah alat produksi, tetapi justru menjadi penentu di dalam kehidupan ini[33]. Insan GCG (Komisaris, Direktur, Karyawan) dan Insan GGG (Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Walikota, Anggota DPR, Yudikatif, dsb) ditakdirkan bukan untuk menyembah BUMN dan Negara tetapi menyembah Allah SWT. Adalah hal yang aneh, jika nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak menjadi komponen penting dalam proses penerapan GCG dan GGG, padahal di dalam sila pertama Pancasila dijelaskan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan “Keuangan Yang Maha Berkuasa”.

Oleh karena itulah, teori Holistic Governance yang diperkenalkan disini tidaklah bersifat reaktif, atau sekedar memadukan 2 paradigma (Share Holding dan Stake Holding), tetapi teori Holistic Governance ingin menawarkan teori yang seutuhnya, TIDAK SEPOTONG-POTONG (Not Cutting To Pieces) guna mengembangkan keunikan, keunggulan dan keberkahan.

Dari konsepsi pemikiran di atas, maka Holistic Good Corporate Governance ®   masing-masing diartikan sebagai suatu (1) pendekatan Kepemimpinan dan Manajemen yang SMART, (2) legal dan (3) berorientasi global, (4) yang memadukan Kecerdasan – Kesadaran – Manajemen Spiritual/Spiritual Quotient-Awareness-Management (S-QAM), (5) dalam upaya mencontoh dan menauladani sifat-sifat Allah SWT yang ada di dalam Asma’ul Husna sehingga menjadi Detak Asma’ul Husna, yang diikuti dengan (6) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Emosional/Emotional Quotient-Awareness-Manage ment (E-QAM), (7) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Intelektual/Intelliqence Quotient – Awareness-Management (I-QAM), (8) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Merubah Musibah Menjadi Nikmat/Adversity Quotient- Awareness – Manajemen (A-QAM) dan (9) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Menjadikan Nikmat Sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT/Blessing Quotient - Awareness-Management (B-QAM), (10) agar setiap individu dan anggota team yang ada di dalam perusahaan dan organisasi dapat memuaskan kehendak pemegang saham (share holding) karyawan, pihak-pihak yang terkait (stakeholding), dan (11) mampu berkomunikasi secara multi kultural,   agar    dapat    mengelola    (12) Keunggulan   Bersaing   (Comparative Advantage) dan (13) Kemampuan Bersaing (Competitive Advantage), (14) untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang inovatif (15) guna memberikan kepuasan pelanggan sekaligus (16) meraih Kesejahteraaan, Kesehatan dan keberkahan hidup dunia dan akhirat, (17) secara utuh dan menyatu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan Holistic Government Governance ® diartikan sebagai (1) pendekatan Kepemimpinan dan Manajemen yang SMART, (2) legal dan (3) berorientasi global, (4) yang memadukan Kecerdasan – Kesadaran – Manajemen Spiritual/Spiritual Quotient-Awareness-Management (S-QAM), (5) dalam upaya mencontoh dan menauladani sifat-sifat Allah SWT yang ada di dalam Asma’ul Husna sehingga menjadi Detak Asma’ul Husna, yang diikuti dengan (6) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Emosional/ Emotional Quotient-Awareness-Management (E-QAM), (7) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Intelektual/Intelliqence Quotient – Awareness-Management (I-QAM), (8) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Merubah Musibah Menjadi Nikmat/Adversity Quotient- Awareness – Manajemen (A-QAM) dan (9) Kecerdasan-Kesadaran-Manajemen Menjadikan Nikmat Sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT/Blessing Quotient - Awareness-Management (B-QAM), (10) agar setiap individu dan anggota team yang ada di dalam perusahaan dan organisasi dapat memuaskan kehendak penyelenggara Negara, seluruh rakyat, pihak-pihak yang terkait (stakeholding), dan (11) mampu berkomunikasi secara multi kultural,   agar    dapat    mengelola    (12) Keung gulan   Bersaing   (Comparative Advantage) dan (13) Kemampuan Bersaing (Competitive Advantage), (14) untuk dapat menghasilkan produk dan jasa yang inovatif (15) guna memberikan kepuasan pelanggan sekaligus (16) meraih Kesejahteraaan, Kesehatan dan keberkahan hidup dunia dan akhirat, (17) secara utuh dan menyatu di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Teori Holistic Governance mustahil dapat dijalankan jika tidak diikuti oleh Holistic Standard Mutu. Alhamdulillah, standard Mutu tersebut tidak saja mengaudit administrasi belaka, tetapi juga mengaudit perilaku kompetitif, yang diberi nama, Sertifikat PISO 99 ; 1425.

Penting dicatat untuk dicatat, bahwa standard ISO yang dipakai selama ini sangat bersifat duniawi, sekuler dan continental. Padahal jika dilihat dari kehendak konsumen terhadap produk-produk yang mereka pakai dan konsumsi, maka konsumen tidak lagi semata-mata melihat suatu produk sebagai produk an sich (How To Produce), tetapi perilaku konsumen sudah mengarah kepada logika dan pemahaman bagaimana produk tersebut dapat dipergunakan (How To Use). Tidak berhenti sampai disitu, konsumenpun menuntut bagaimana produk tersebut dapat memuaskannya (How To Satisfy). Lebih jauh dari itu, , semakin banyak konsumen yang mengharapkan bahwa produk-produk yang dipakai dapat mengantarkan dirinya menjadi bermakna (How to Meaningful), langgeng (How To Sustain) sekaligus dapat mengantarkan dirinya mendapatkan keberkahan (How To Bless). Jika semua logika dan perkembangan produk di atas dari How To Produce s/d How Satisfy didasarkan kepada bagaimana konsumen terpuaskan, maka kebutuhan How To Meaningful s/d How To Bless sudah melompat ke dalam wilayah bagaimana Tuhan disenangkan (God Satisfaction).

Sesuai dengan spirit dan ruh ajaran Islam dan agama-agama samawi lainnya, yang memposisikan dan menempatkan perekonomian dan perdagangan tidak semata-mata sebagai aktivitas bisnis murni. Maka konsep perekonomian dan perda gangan tidak saja melarang adanya kecurangan dalam timbangan, namun lebih komprehensif bahwa perekonomian dan perdagangan tidak bisa dipisahkan dari spirit dan ruh ajaran agama.

D. Penutup

Sebagai penutup dari Call Paper ini, penulis ingin mengutip nasehat ayahanda Drs.KH. Riva’i Abdul Manap Nasution[34] untuk terus memotivasi diri agar dapat menyempurnakan Panggilan Jihad, melalui lagu Panggilan Jihad ciptaannya. Syair dan lirik lagu tersebut berbunyi sbb :

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar

Kalam Suci menyentuh kalbu berjuang

Maju serentak membela kebenaran

Untuk Negara bangsa dan kemakmuran

Hukum Allah tegakkan 2 x

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar

Putra-Putri Islam harapan agama

Majulah serentak genggamkan persatuan kalam Tuhan

Mari kita memuji mari kita memuja

Peganglah persatuan kalam Tuhan

Kalam suci menyentuh kalbu berjuang

Maju serentak membela kebenaran

Untuk Negara, bangsa dan keadilan

Panggilan Jihad hidupkan

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar

Pemuda Pemudi Islam bangunlah

Panggilan Jihad rampungkan

Wasiat Muhammad peganglah

Harta dan jiwa serahkan

Binalah persatuan

Sirnakan perpecahan

Persatuan kalam Tuhan

Kalam Ilahi menuntut persatuan

Perpecahan melumpuhkan kekuatan

Pertikaian menguntungkan musuh Tuhan

Hanya iman Tauhid dapat menyatukan

Tuntutan agama menjadi tujuan

Panggilan Jihad hidupkan

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar

Ulama pemimpin Islam bangunlah

Demi agam sadarlah

Hentikan pertikaian, ciptakan perdamaian 3 x

Menuju persatuan kalam Tuhan

Kembali ke Ref

Kiranya Allah SWT menjadikan semua ini sebagai pembuka-pembuka pintu-pintu kebaikan, kemaslahatan dan keberkahan. Amin Ya Robbal ’Alamin.

Daftar Pustaka

Bagir, Haidar dan Basri, Syafiq, Ijtihad Dalam Sorotan, Mizan, Bandung, 1988.

BUMN Directory 2005, Koperasi Pegawai Prabunara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2005.

Dhakidae, Danil, Ph.D (editor), Profil Daerah Kabupaten dan Kota, Kompas, Jakarta, 2001.

David Osborne dan Ted Gaebler, alih bahasa Abdul Rosyid, Mewirausahakan Birokrasi (Reinventing Government), Penerbit PPM, Jakarta, 2003.

Kasali, Rhenald, Ph.D, Change, Tak Peduli Berapa Jail Jalan Salah Yang Anda Jalani, Putar Arah Sekarang Juga, PT. Gramedia, Jakarta, 2005.

Nasution, Khairul Alwan Ar-Riva’i, Ph.D, Handout Mata Kuliah Manajemen Perilaku Organisasi Islami, Program Studi Timur Tengah dan Islam Konsentrasi Perbankan dan Keuangan Syariah Konsentrasi Perusahaan Islami, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2005.

Nasution, Khairul Alwan Ar-Riva’i, DR. H, MBA, MM, Tafsir Manajemen Bisnis Ar-Riva’i, Seri Detak Asma’ul Husna, Meningkatkan Kecerdasan – Kesadaran – Manajemen Spiritual, Emosional, Intelektual, Merubah Musibah Menjadi Nikmat dan Menjadikan Nikmat sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT para professional secara holistic, Buku Pertama, Yayasan AMIN, 2002.

Nasution, Khairul Alwan Ar-Riva’i, DR. H, MBA, MM, Tafsir Manajemen Bisnis Ar-Riva’i, Seri Detak Asma’ul Husna, Meningkatkan Kecerdasan – Kesadaran – Manajemen Spiritual, Emosional, Intelektual, Merubah Musibah Menjadi Nikmat dan Menjadikan Nikmat sebagai Berkah dan Ridho Allah SWT para professional secara holistic, Buku Kedua, Yayasan AMIN, 2002

ISLAM, DEMOKRASI DAN GOOD GOVERNANCE

2011-09-22T16:17:00.000+07:00

Oleh Muhammad Julijanto

Abstract: Pemerintahan yang bersih sebagai prasyarat untuk menjalankan demokratisasi. Tanpa pemerintahan yang bersih demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Kanker demokrasi adalah adanya korupsi, nepotisme, dan kolusi.
Agama tidak akan pernah berhenti menawarkan cara penyelesaian segala konflik dalam kehidupan manusia. Demokrasi dipandang memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan Islam dalam aspek penerapannya. Tawaran demokrasi dan kesejahteraan for all.
Oleh karena itu demokrasi dianggap sebagai suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal.

Islam secara substansial membawa spirit atau nilai-nilai demokrasi sejak kelahirannya. Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak ekspolitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik yang tidak bermoral. Substansi ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dalam hal ini secara nyata tercermin dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw dan Al Khulafa ar Rasyidin pada masa awal Islam.
1. Good governance
Good governance awalnya sebagai prasyarakat bagi lembaga-lembaga donor dalam memberikan bantuannya seperti UNDP, IMF dan World Bank, dimana setiap bantuan internasional khususnya untuk Negara berkembang sulit berhasil tanpa adanya pemerintahan yang bersih. Ada beberapa sebab relevansi good governance di Indonesia, antara lain; krisis ekonomi dan politik yang masih terus-menerus dan belum adanya tanda-tanda akan segera berakhir. Masih banyaknya kasus korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan negara. Kebijakan otonomi daerah merupakan harapan bagi proses demokratisasi dan sekaligus kekhawatiran akan kegagalan program tersebut. Belum optimalnya pelayanan demokrasi pemerintahan dan sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.
Good governance tidak terbatas pada negara atau birokrasi pada sistem pemerintahan, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang direpresentasikan oleh organisasi non pemerintah (lembaga swadaya masyarakat-non government organization) dan juga sektor swasta dengan good corporate. Indikator good governance adalah jika produktif dan memperhatikan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang dan bahagia serta sense of nationality yang baik.
Pemerintahan yang baik tentu good dalam pengertiannya yang lebih luas. Bahasa Arabnya Khair. Kalau istilah khairu ummah padanan katanya good governance, pemerintahan yang baik yang mau menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Lemahnya good governance disebabkan oleh lemahnya kultur atau culture bases untuk hidup baik dan sehat. Merajalelanya budaya korupsi dan tiadanya good governance itu merupakan gejala belum berhasilnya dakwah islamiyah. Apalagi para pelaku korupsi itu sebagian besar beragama Islam. Maka yang paling bertanggung jawab tentu adalah gerakan-gerakan keagamaan itu sendiri.
Dalam konteks inilah gerakan dakwah amar ma’ruf nahi mungkar yang digagas Muhammadiyah memprakarsai sebuah gerakan untuk memberantas korupsi dan mewujudkan good governanve. Pemerintahan yang baik sangat dibutuhkan, sebab birokrasi pemerintahan yang korup akan menghambat pembangunan dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata, hal tersebut sudah menjadi tren yang sangat penting dalam membangun suatu sistem perintahan yang baik. Bahkan lembaga-lembaga internasional kalau akan memberikan bantuan kepada rakyat lokal selalu mengacu pada apakah pemerintahan yang akan mengelola dana bantuan itu dapat dipercaya atau bahasa agamanya amanah dapat mengelola dananya secara baik. Seperti halnya ketika suatu lembaga perbankan akan memberikan kredit kepada calon nasabah agar mendapat kredit, tetapi tidak amanah dan kurang dapat dipercaya karena problem dalam mengelola dana tersebut, yang dikhawatirkan menjadi macet kreditnya.
Chozin Chumaidy (2006) menyebutkan ada tiga tugas pokok pemerintahan yaitu fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Pelayanan akan membuahkan keadilan, pemberdayaan akan mendorong kemandirian, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran. Saatnya masyarakat sekarang lebih proaktif untuk mengawasi kinerja dan perilaku birokrasi.
Praktek-praktek culas yang dilakukan para politisi, berupa kejahatan entah dilakukan secara terstruktur ataupun secara perorangan. Kejahatan yang dilakukan oleh para elit politik termasuk aparat birokrasi mempunyai pengaruh negatif bagi masyarakat. Pengaruh itu mewujudkan dalam bentuk praktek mimesis dan kemarahan sebagai reaksi terhadap tindakan kejahatan para politisi.
Korupsi menyebabkan berkurangnya investasi, bahkan dalam jangka panjang dapat menghapuskan investasi yang pengaruhnya lebih kompleks, termasuk di antaranya polarisasi sosial, tidak adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia, praktik-praktik yang tidak demokratis serta penyimpangan dana untuk kepentingan pemberian pelayanan umum.
Penyimpangan sumberdaya oleh pihak-pihak yang korup dapat dipastikan dapat mempengaruhi kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mendasar bagi warga yang sebenarnya harus mendorong pembangunan ekonomi, sosial dan politik secara kesinambungan. Penyimpangan tersebut dapat berdampak lebih jauh lagi, yaitu membahayakan kesehatan dan keselamatan warga, karena proyek-proyek prasarana dirancang dengan buruk atau proyek persediaan obat yang kedaluwarsa.
Transisi menuju demokrasi menurut Azumardi Azra mencakup reformasi dalam tiga bidang besar secara simultan; pertama, reformasi sistem (constitution reforms) yang mencakup perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan peringkat legal sistem politik. Kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan (institusional reforms and empowerment) lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (political culture) yang lebih demokratis.
Indeks Korupsi di Indonesia kini adalah 2,9 korupsi masih menjadi persoalan di Indonesia. Fakta ada persoalan dalam izin bisnis dan birokrasi menunjukkan hal ini. Demokrasi tidak akan tumbuh tanpa penegakkan hukum, karena itu, Indonesia harus meningkatkan sistem peradilan. Yang penting adalah memodernisasi institusi peradilan.
Korupsi menurut UU 31 Tahun 1999 Jo UU 20 Tahun 2001 tentang Korupsi adalah perbuatan melawan hukum, dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
Nabi Muhammad Saw bersabda: Barangsiapa yang merampok dan merampas atau mendorong perampasan, bukanlah dari golongan kami (yakni bukan dari umat Muhammad Saw) (HR Thabrani dan Al Hakim).

2. Nilai-Nilai Islam
Ismail Yusanto (1998) dengan sangat apik menjelaskan Islam sangat menyadari pentingnya birokrasi yang handal dan terpercaya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dengan menempuh beberapa cara:
Pertama, sistem penggajian yang layak. Kaum birokrat juga manusia biasa yang mempunyai kebutuhan hidup serta kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya. Oleh karenanya, agar dapat bekerja dengan tenang dan tidak tergoda untuk berbuat curang kepada mereka diberikan gaji yang layak serta tunjangan hidup lain. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup pejabat, Rasulullah Muhammad Saw Bersabda : ”Barang siapa yang diserahi pekerjaan dalam keadaan tidak mempunyai rumah, akan disediakan rumah, jika belum beristeri hendaknya menikah, jika tidak mempunyai pembantu hendaknya ia mengambil pelayan, jika tidak mempunyai hewan tunggangan (kendaraan) hendaknya diberi. Dan barang siapa mengambil selainnya, itulah kecurangan (ghalin)” (HR Abu Dawud). Hadis ini memberi hak kepada pejabat atau pegawai negeri untuk mendapat jaminan perumahan, (bantuan untuk mendapat) isteri, pelayan dan kendaraan.
Kedua, larangan menerima suap dan hadiah, tentang suap Rasulullah Muhammad Saw Bersabda : ”Laknat Allah terhadap penyuap dan penerima suap” (HR. Abu Dawud). Suap biasanya diberikan sebagai imbalan atas keputusan atau jasa berkaitan dengan suatu kepentingan, yang semestinya wajib diputuskan atau dilakukan oleh seorang pegawai tanpa imbalan apa pun karena ia telah digaji. Adakalanya suap juga diberikan agar pegawai tidak melakukan kewajiban – misalnya dalam bidang pengawasan/auditor – sebagaimana mestinya agar menguntungkan pemberi suap. Rasulullah Muhammad Saw Bersabda: Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur (HR Imam Ahmad). Praktek suap dan pemberian hadiah sangat besar pengaruhnya terhadap birokrasi, dan itu akan merusak kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Pegawai negeri akan bekerja tidak sebagaimana mestinya, hingga menerima suap. Di bidang peradilan, hukum akan ditegakkan secara tidak adil atau cenderung memenangkan pihak yang mampu memberikan suap atau hadiah[1]. Birokrasi yang menerima suap dan hadiah merupakan kecurangan yang pada hari kiamat kelak akan mendapat azab. Sedang di dunia ia mendapat hukuman yang keras di samping hartanya disita.
Upaya yang ketiga adalah penghitungan kekayaan untuk menjaga dari berbuat curang. Khalifah Umar menghitung kekayaan seseorang di awal jabatannya sebagai pejabat negara, kemudian menghitung ulang di akhir jabatan. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar. Umar memerintahkan agar menyerahkan kelebihan itu kepada Baitul Mal. Atau membagi dua kekayaan itu, separo untuk negara dan sisanya untuk yang bersangkutan.
Upaya keempat, teladan dari pemimpin. Para pemimpin hedaknya memberikan keteladanan, termasuk dalam soal harta. Khalifah Umar misalnya menyita sendiri seekor unta gemuk milik puteranya. Abdullah Bin Umar, karena digembalakan bersama beberapa unta lain di padang rumput milik Baitul Maal. Hal ini dinilai Umar sebagai penyalahgunaan kekuasaan negara.
Upaya kelima, memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Agar sanksi pidana memberikan efek jera kepada pelaku dan sekaligus sebagai pelajaran kepada masyarakat agar selalu waspada. Korupsi mengancam national security (keamanan Nasional). Karena itu, korupsi harus ditangani secara luar biasa (extra ordinary). Sebab mewabah dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kejahatan jadi luar biasa karena komulasi dampak yang ditimbulkan dari reaksi masyarakat. Bila korupsi di Indonesia dijadikan ordinary crime (kejahatan luar biasa) implikasinya terjadi pemberatan dan cara luar biasa dalam menangani korupsi. Kemungkinan timbul kondisi berlebihan yang bisa menggunggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegak hukum memiliki kekuasaan luas dengan dalih perang melawan korupsi, bisa menuduh siapa saja yang baru dicurigai korupsi.
Upaya keenam, partisipasi masyarakat dalam bidang pengawasan, sekaligus bisa jadi masyarakat bisa menyuburkan perilaku korup di masyarakat. Pengawasan masyarakat akan mempersempit ruang gerak penyimpangan kaum birokrat. Munculnya kepompok masyarakat sebagai kekuatan masyarakat sipil sangat diperlukan, seperti halnya lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam pemberdayaan dan pengawasan terhadap kinerja birokrasi pemerintahan Indonesia Corruption Wacth (ICW). Semakin banyak keterlibatan masyarakat dalam bidang pengawasan akan memberikan terapi jera kepada pelaku kejahatan korupsi.
Oleh karena itu demokrasi diyakini sebagai salah satu cara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan, dimana setiap bangsa berupaya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pemerintahannya. Sekalipun upaya yang telah dilakukan telah maksimal, namun ikhtiar tersebut terus berlanjut. Disamping upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih sebagai prasyarat terwujudnya demokrasi dan kesejahteraan Islam sebagai agama rahmatan lil ’alamin mempunyai nilai-nilai universal yang kaya akan khasanah keadilan, keutamaan, keluruhan moral etika, menjaga keseimbangan, pemenuhan hak dan kewajiban, kesamaan derajat dan perlindungan hukum. Bahkan praktek berbangsa dan bernegara sangat nyata dalam sejarah Nabi dan al Khulafa ar Rasyidin.
Clean government (pemerintah yang bersih) adalah salah satu komponen penting yang diperlukan sebuah negara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Islam sebagai agama yang kaya akan nilai-nilai memberikan pedoman dalam perwujudan sistem pemerintahan yang baik, agar kesejahteraan terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fuad Fanani, Islam Mazhab Kritis Menggagas Keberagamaan Liberty, Pengantar Moeslim Abdurrahman, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004,
Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1996. Cet kedelapan.
Dieter Nohlen (ed), Kamus Dunia Ketiga, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994
Hasan Al Turabi, Fiqih Demokratis Tradisonalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis, Bandung: Arsy, 2003.
Ishomuddin, Diskursus Politik dan Pembangunan Melacak Arkeologi dan Kontroversi Pemikiran Politik dalam Islam, Malang: UMM Press, 2001
Ismail Yusanto, Islam Ideologi Refleksi Cendekiawan Muda, Bangil: Al Izzah, 1998
John B. Thompson, Kritik Idealogi Global Teori Sosial Kritis Tentang Relasi Idealogi dan Komunikasi Massa, Yogyakarta: IRCISod, 2006, cetakan kedua.
Komaruddin Hidayat, Tragedi Raja Mirdas: Mitos Moralitas Agama dan Krisis Modernisme, Pengantar Prof M Dawam Raharjo, Jakarta: Paramadina, 1998.
M. Dhiauddin Rais, Teori Politik Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fikih Anti Sokrupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1993.
Musa Kazhim, Alfian hamzah, 5 Partai dalam Timbangan Analisis dan Prospek, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
Muhammad As Hikam dkk, Fikih Kewarganegaraan Intervensi Agama-Agama terhadap Masyarakat Sipil, Jakarta: PB PMII, 2000
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993
Nur Achmad, ”Menyoal Hubungan Korupsi dan Agama” dalam Equilibrium, Vol 2, No. 3, September-Desember 2004
Rudini, Atas Nama Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: Biograf Publishing, 1994.
Said Tuhuleley, Permasalahan Abad XXI Sebuah Agenda, Yogyakarta: Sipress, 1993.
Singgih, Dunia Pun Memerangi Korupsi, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, 2002.
Siti Nur Maunah, Revolusi Moral Politisi Suatu Ikhtiar Menuju Clean Government (Studi Pemikiran KH. A. Mustofa Bisri), Sekripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2004.
Sukarna, Sistem Politik Indonesia III, Bandung: Mandar Maju, 1992.
Umar Masdar, Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, cetaka II.
Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
Zuly Qodir, Syariah Demokratik Pemberlakuan Syariah Islam di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

SYARIAT ISLAM DALAM MEWUJUDKAN “CLEAN GOVERNANCE AND GOOD GOVERNMENT”

2011-09-22T16:03:00.000+07:00

oleh : Drs. Sepriyanto

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) adalah idaman. Istilah yang semakin populer dalam dua dekade ini, semakin menjadi tuntutan, dalam kondisi dimana korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) lainnya begitu menggejala diberbagai belahan dunia. Kekecewaan terhadap performance pemerintahan di berbagai negara, baik di negara dunia ketiga maupun di negara maju, telah mendorong berkembangnya tuntutan akan kehadiran pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintahan yang bersih umumnya berlangsung di negara yang masyarakatnya menghormati hukum. Pemerintahan yang seperti ini juga disebut sebagai pemerintahan yang baik (good governance). Pemerintahan yang baik itu hanya bisa dibangun melalui pemerintahan yang bersih (clean government) dengan aparatur birokrasinya yang terbebas dari KKN. Dalam rangka mewujudkan clean government, pemerintah harus memiliki moral dan proaktif mewujudkan partisipasi serta check and balances. Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip clean government dalam ketiadaan partisipasi.

Bisakah pemerintahan yang bersih dan baik dibangun saat ini, dimana, sistem hukum, moral aparat, kemiskinan akibat kesalahan sistem dan kebangkrutan birokrasi di semua lini dan tingkatan, dibangun ? Tulisan ringkas ini, mencoba memotret kondisi birokrasi, Indonesia khususnya, serta menggagas solusi membangun birokrasi, sebagai upaya mewujudkan clean and good governance. Mudah-mudahan tulisan sederhana ini bisa memancing diskusi yang lebih intens, guna mencari solusi total atas kebangkrutan birokrasi yang sedemikian parah saat ini.

II. REALITAS BIROKRASI DALAM PEMERINTAHAN DEWASA INI

Birokrasi yang Buruk

Pemerintahan yang baik dan bersih diukur dari performance birokrasinya. Pengalaman dan kinerja birokrasi di berbagai negara telah melahirkan dua pandangan yang saling bertentangan terhadap birokrasi. Pandangan pertama melihat birokrasi sebagai kebutuhan, yang akan meng-efisien-kan dan meng-efektif-kan pekerjaan pemerintahan. Pandangan kedua, melihat birokrasi sebagai “musuh” bersama, yang kerjanya hanya mempersulit hidup rakyat, sarangnya korupsi, tidak melayani, cenderung kaku dan formalistis, penuh dengan arogansi (yang bersembunyi di balik hukum), dan sebagainya.

Padahal secara konseptual, birokrasi, sebagai sebuah organisasi pelaksana pemerintahan, adalah sebuah badan yang netral. Faktor diluar birokrasilah yang akan menentukan wajah birokrasi menjadi baik atapun jahat, yaitu manusia yang menjalankan birokrasi dan sistem yang dipakai, dimana birokrasi itu hidup dan bekerja. Artinya, bila sistem (politik, pemerintahan dan sosial budaya) yang dipakai oleh suatu negara adalah baik dan para pejabat birokrasi juga orang-orang yang baik, maka birokrasi menjadi sebuah badan yang baik, lagi efektif. Sebaliknya, bila birokrasi itu hidup didalam sebuah sistem yang jelek, hukumnya lemah, serta ditunggangi oleh para pejabat yang tidak jujur, maka birokrasi akan menjadi buruk dan menakutkan bagi rakyatnya.

Indikator buruknya kerja birokrasi pada umumnya berfokus pada terjadinya korupsi di dalam birokrasi tersebut. Indonesia dari waktu ke waktu terkenal dengan tingkat korupsi yang tinggi. Pada tahun 1998, siaran pers Tranparansi Internasional, sebuah organisasi internasional anti korupsi yang bermarkas di Berlin, melaporkan, Indonesia merupakan negara korup keenam terbesar di dunia setelah lima negara gurem, yakni; Kamerun, Paraguay, Honduras, Tanzania dan Nigeria. (Kompas, 24/09/1998). Tiga tahun kemudian, 2001, Transparansi Internasional telah memasukkan Indonesia sebagai bangsa yang terkorup keempat dimuka bumi. Sebuah identifikasi yang membuat bangsa kita tidak lagi punya hak untuk berjalan tanpa harus menunduk malu (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001). Dan, ditahun 2002, hasil survey Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, dikuntit India dan Vietnam (Teten Masduki, Korupsi dan Reformasi “Good Governance”, Kompas, 15/04/2002).

Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform melaporkan bahwa hampir setengahnya (48 %) dari pejabat pemerintah diperkirakan menerima pembayaran tidak resmi (Media Indonesia, 19/11/2001). Artinya, setengah dari pejabat birokrasi melakukan praktek korupsi (uang). Belum lagi terhitung korupsi dalam bentuk penggunaan waktu kerja yang tidak semestinya, pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan selain itu. Maka hanya tinggal segelintir kecil saja aparat birokrasi yang mempertahankan ke-suci- an dirinya, dilingkungan yang demikian kotor. Dengan begitu, ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, hanya manis di mulut tanpa political will yang memadai.

Praktek korupsi di Indonesia, sebenarnya bukan saja terjadi pada dua-tiga dekade terakhir. Di era pemerintahan Soekarno, misalnya, Bung Hatta sudah mulai berteriak bahwa korupsi adalah budaya bangsa. Malah, pada tahun 1950-an, pemerintah sudah membentuk tim khusus untuk menangani masalah korupsi. Pada era Soekarno itulah kita kenal bahwa salah satu departemen yang kotor, justru Departemen Agama dengan skandal kain kafan. Saat itu, kain untuk membungkus mayat (kain kaci), masih harus diimpor. Peran departemen ini sangat dominan untuk urusan tersebut (Hamid Awaludin, Korupsi Semakin Ganas, Kompas, 16/08/2001).

Dewasa ini, spektrum korupsi di Indonesia sudah merasuk di hampir semua sisi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mulai dari pembuatan KTP, IMB, tender proyek-proyek BUMN, penjualan asset negara oleh BPPN, penggerogotan dana Bulog, bahkan sampai tukang parkir dan penjual tiket kereta api-pun sudah terbiasa melakukan tindak korupsi. Korupsi yang demikian subur ini, kemudian dijadikan argumentasi, bahwa korupsi adalah budaya kita. Oleh karena merupakan budaya, maka sulit untuk dirubah, demikianlah kesimpulan sementara orang. Maka gerakan anti korupsi dipandang usaha yang sia-sia. Urusan korupsi, hanya dapat kita serahkan pada “kebaikan hati” rakyat saja. Sebuah kesimpulan yang dangkal dan tergesa-gesa.

Kebangkrutan birokrasi, sebagai akibat korupsi terjadi dimana-mana, baik di negara maju maupun negara terbelakang. David Osborne dan Ted Gaebler (Mewirausahakan Birokrasi, Pustaka Binaman Pressindo, 1995) mensinyalir, bagaimana birokrasi di Amerika, yang 100 tahun lalu dipandang positif, kini semakin dirasakan lamban, tidak lincah, tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Birokrasi kota-kota di Amerika menjadi demikian gemuk dan korup, sehingga tidak bisa diharapkan lagi. Di Nigeria, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan juga tumbuh subur. Presiden Nigeria Shehu Shagari di Tahun 1982 menyatakan “Hal yang paling merisaukan saya lebih dari apapun juga adalah soal kemerosotan akhlak di negeri kami. Ada masalah suap, korupsi, kurangnya ketaatan akan tugas, ketidakjujuran, dan segala cacat semacam itu” (Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, 1998). Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Presiden Meksiko Jose Lopez Portillo, diakhir masa jabatannya. “Rakyat Meksiko secara tidak halal telah mengeruk lebih banyak uang keluar dari Meksiko selama dua tahun terakhir ini daripada yang pernah dijarah kaum imperialis selama seluruh sejarah negeri kita” (Robert Klitgaard, Membasmi Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, 1998)

Buruknya kinerja birokrasi bukan saja menggerogoti uang negara. Birokrasi yang buruk juga akan menyebabkan pelayanan yang jelek, sehingga menimbulkan high cost economy disemua lini kehidupan. Harga BBM yang terus menerus naik, bukan saja disebabkan oleh harga minyak di pasaran dunia, tapi juga disebabkan oleh tidak efisiennya kerja Pertamina. Drs. Gandhi, (Tenaga Ahli BPK) dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh CIDES berkerjasama dengan HU. Republika pada tanggal 26 Maret 1998 memberi catatan beberapa contoh korupsi yang ditemui dalam pemeriksaan BPK.

1. Korupsi yang dilakukan oleh pemegang kebijaksanaan, misalnya ;

a. Menentukan dibangunnya suatu proyek yang sebenarnya tidak perlu atau mungkin perlu tapi ditempat lain. Akibatnya, proyek yang dibangun mubazir atau penggunaannya tidak optimal.

b. Menentukan kepada siapa proyek harus jatuh. Akibatnya, harga proyek menjadi lebih tinggi dengan kualitas yang rendah.

c. Menentukan jenis investasi, misalnya memutuskan agar suatu BUMN membeli saham perusahaan tertentu. Perusahaan yang dibeli sahamnya itu sebenarnya sudah hampir bangkrut atau sudah tidak layak usaha karena tidak ekonomis. Perusahaan yang hampir bangkrut ini adalah milik pejabat sendiri atau saudaranya atau kawannya. Akibatnya, uang negara menjadi hilang karena perusahaan tidak pernah untung bahkan benar-benar ambruk.

d. Mengharuskan BUMN bekerja sama dengan perusahaan swasta tertentu tanpa memperhatikan faktor ekonomis. Korupsi jenis ini mudah dideteksi akan tetapi karena pemegang kebijaksanaan biasanya berkedudukan tinggi, tidak pernah ada tindakan. Akibatnya, BUMN terus menerus memikul kerugian dari kerjasama tersebut.

2. Korupsi pada pengelolaan uang negara;

a. Uang yang belum/sementara tidak dipakai sering diinvestasikan dalam bentuk deposito. Disamping bunga yang resmi (yang tercantum dalam sertifikat deposito atau surat perjanjian lainnya) bank biasanya memberikan premi (bunga ekstra). Bunga ekstra ini sebenarnya merupakan jasa uang negara yang didepositokan itu, sehingga seharusnya menambah penerimaan investasi dalam bentuk deposito tadi. Tapi sering dalam kenyataannya, bunga ekstra ini tidak tampak dalam pembukuan instansi yang mendepositokannya. Bunga ekstra ini bisa lebih besar apabila uang negara itu disimpan dalam bentuk giro. Kemana perginya bunga ekstra ini dapat kita perkirakan.

b. BUMN pengelola uang pensiunan atau asuransi harus menginvestasikan uangnya agar dapat membayar pensiun dan kewajiban asuransinya pada yang berhak. Disamping investasi dalam bentuk deposito, bisa juga diinvestasikan dalam perusahaan-perusahaan swasta. Sering terjadi investasi dilakukan pada perusahaan milik pribadi atau grup dari pejabat BUMN yang bersangkutan. Biasanya investasi pada perusahaan tersebut hanya memberikan hasil yang sangat kecil atau bahkan sama sekali tidak memberikan keuntungan.

3. Korupsi pada Pengadaan;

a. Membeli barang yang sebenarnya tidak perlu. Pembelian hanya dilakukan untuk menghabiskan anggaran, untuk memperoleh komisi, untuk menghabiskan barang persediaan perusahaan pribadi atau grupnya yang kadang-kadang telah out of date.

b. Membeli dengan harga lebih tinggi dengan jalan mengatur tender, yaitu yang mengikuti tender hanyalah perusahaan-perusahaan grupnya atau yang bisa diatur olehnya, sehingga yang menang adalah perusahaan pribadi atau grupnya atau perusahaan yang memberikan komisi yang lebih besar, dan perusahaan yang sesuai dengan petunjuk pejabat pemegang kebijaksanaan tersebut atau perusahaan yang dititipkan oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

c. Membeli barang dengan kualitas dan harga tertentu, tetapi barang yang diterima kualitasnya lebih rendah. Sebagian atau seluruh selisih harga diterima oleh pejabat yang bersangkutan.

d. Barang dan jasa yang dibeli tidak diterima seluruhnya. Sebagian atau seluruh harga barang dan jasa yang tidak diserahkan, diterima oleh pejabat.

4. Korupsi pada Penjualan Barang dan jasa;

a. Barang/jasa dijual dengan hrga lebih rendah dari harga yang wajar. Pejabat mendapat komisi atau sebenarnya pejabat sendiri yang membelinya dengan nama orang lain.

b. Transaksi penjualan yang “ngetren” akhir-akhir ini adalah “ruitslag” yaitu suatu asset negara yang diserahkan kepada pihak ketiga, sedang negara menerima asset lain dari pihak ketiga tersebut. Kerugian negara dapat berupa ; asset negara dinilai terlalu rendah (murah), asset yang diterima negara dinilai terlalu tinggi atau kombinasi keduanya.

c. Asset diserahkan kepada pihak ketiga lebih banyak dari yang diperjanjikan. Pejabat mendapat keuntungan dari transaksi ini.

5. Korupsi pada pengeluaran;

a. Bentuk pengeluaran uang harus dilandasi dengan berita acara prestasi, yaitu suatu keterangan barang/jasa telah diterima dalam kualitas dan kuantitas yang diperjanjikan. Sering terjadi sebenarnya barang/jasa tidak pernah diterima, tetapi dalam berita acara disebutkan bahwa barang/jasa telah diterima lengkap (berita acara fiktif), sehingga dilakukan pembayaran. Seluruh atau sebagian uang pembayaran diterima oleh pejabat. Berita acara fiktif ini banyak dilakukan dalam penyerahan jasa.

b. Pada biaya perjalanan dinas sering juga terjadi yang berjalan hanyalah Surat Perintah Perjalanan Dinas, yaitu untuk ditandatangani oleh pejabat ditempat tujuan. Pejabatnya sendiri tidak berjalan, ia hanya menerima uang biaya perjalanan dinas. Korupsi ini memang kecil-kecilan akan tetapi karena banyak orang yang melakukan secara agregat jumlahnya besar.

6. Korupsi pada Penerimaan.

a. Pembayar pajak sering membayar pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya. Dari pemeriksaan petugas pajak dapat diketahui besarnya kekurangan pajak yang kekurangan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Petugas pajak tidak melaporkan adanya kekurangan pajak tersebut keatasannya, akan tetapi merundingkan dengan wajib pajak. Petugas pajak akan menetapkan jumlah setoran tambahan yang lebih kecil dari yang seharusnya, apabila sebagian dari selisihnya dibayarkan kepadanya.

b. Petugas bea dan cukai kadang-kadang mengetahui bahwa suatu Pemberitahuan Barang Masuk tidak sesuai dengan kenyataannya, tetapi ia tidak mengadakan koreksi seperti yang seharusnya, melainkan ia menerima sogokan sejumlah uang dari pemilik barang untuk meloloskan barang tersebut. Tidak jarang terjadi, seorang petugas bea dan cukai memperlambat pemeriksaan barang dengan jalan mengada-ada masalah. Walaupun pemilik barang telah melaporkan apa adanya, ia terpaksa memberikan sogokan kepada petugas agar barangnya dapat segera keluar dari pelabuhan.

c. Petugas penerima pendapatan bukan pajak tidak membukukan dan menyetorkan seluruh penerimaan negara. Sebagian masuk ke kantong sendiri. (Drs. Gandhi, Membentuk Aparatur Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa, Makalah Seri Dialog Pembangunan CIDES-Republika, 26 Maret 1998)

Faktor Penyebab Kerusakan Birokrasi

Apakah yang menyebabkan rusaknya birokrasi? Bila korupsi merupakan penyakit utama birokrasi, maka dapat ditelusuri sebab-sebabnya. Bagi mereka yang berpandangan bahwa korupsi adalah sebuah budaya, dan budaya adalah sesuatu yang sulit dirubah, maka sikap yang dilahirkan adalah menerima korupsi sebagai sebuah keharusan. Pandangan seperti ini sangat dipengaruhi oleh paham paternalistik, dimana pemberian hadiah dan upeti dari rakyat kepada pemimpin (pemerintah) adalah sesuatu yang baik. Oleh karena itu, bagi mereka praktek korupsi tidak dipandang sebagai hal negatif yang harus dimusnahkan. Korupsi dengan berbagai istilah dan spesifikasinya adalah bentuk penghormatan, rasa terima kasih, minta perlindungan dan kasih sayang kepada penguasa atau pejabat negara. Pada masyarakat yang seperti ini, korupsi, dengan istilah lain “hadiah” atau “buah tangan”, adalah sebuah instrumen yang menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem. Masalahnya, apakah budaya itu merupakan sesuatu yang hadir secara tiba-tiba dan harus diterima begitu saja, atau justru merupakan buah dari dipakainya sebuah sistem? Melihat kenyataan, banyaknya negara yang berubah, semakin tidak korup, maka dapat dikatakan bahwa budaya itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sehingga, pada dasarnya sistem-lah yang akan membentuk budaya.

Tentu permasalahannya tidak sesederhana itu. Faktor penyebab suburnya korupsi bukan faktor tunggal, dia merupakan multi faktor yang kompleks dan saling bertautan. Syed Hussein Alatas (Sosiologi Korupsi, LP3ES, 1986) mencoba mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan suburnya korupsi sebagai berikut :

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memerikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi.

2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.

3. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.

4. Kurangnya pendidikan.

5. Kemiskinan.

6. Tiadanya tindak hukuman yang keras.

7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.

Paling tidak ada dua faktor utama penyebab korupsi,yaitu:

1. Faktor Individu

Orientasi dan pemahaman manusia tentang kebahagiaan mengalami pergeseran paradigma yang kemudiaan menentukan perubahan sikap. Pergeseran ini bukanlah sesuatu yng alamiah, tetapi merupakan sebuah perubahan yang terjadi akibat dari perubahan ideologi yang dianut bangsa tersebut. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi materialisme, maka kebahagiaan diukur dari berapa banyak materi (uang) yang dapat dikumpulkan dan dimiliki. Dalam masyarakat seperti ini, segala sesuatu diukur dengan uang. Maka kebahagiaan, kehormatan, status sosial, intelektualitas, kesejahteraan, dan segala nilai kebaikan, diukur dengan materi (uang). Maka segala cara dihalalkan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tidak terlalu penting, apakah uang itu diperoleh dengan cara yang halal atau haram.

Meluasnya paham materialisme ini, juga mempengaruhi karakter individu masyarakat, bukan saja pejabat pemerintah. Mereka tidak lagi mempunyai rasa malu, rasa bersalah sekaligus pengendalian diri, menghadapi fenomena korupsi. Bahkan pada tingkatan tertentu, korupsi dipandang cara yang sah untuk “bagi-bagi” rejeki, menjaga stabilitas masyarakat, serta alat untuk mengendalikan dukungan dan kesetiaan (politik).

Pola rekrutmen pejabat negara (PNS) akan menentukan kualitas aparat birokrasi. Kondisi, dimana birokrasi diserahi tugas untuk menyediakan lapangan kerja, sebagai salah satu bentuk memperluas dukungan politik bagi penguasa, maka rekrutmen PNS tidak dijalankan dengan mengedepankan kapabilitas profesional. Tindakan KKN juga memperburuk kualitas aparat birokrasi. Maka yang paling mungkin menjadi PNS adalah anak pejabat, kerabatnya pimpinan pemerintahan, atau orang-orang yang mempunyai cukup banyak uang untuk me-mulus-kan jalannya menjadi PNS. Kualitas SDM yang jelek, kemudian menyebabkan birokrasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Lihatlah, betapa banyak petugas penyuluh lapangan (pertanian, perikanan, kehutanan) yang tidak mempunyai kemampuan dasar penyuluh, misalnya berpidato di depan massa (komunikasi massa). Sehingga, tanpa kemampuan dasar tersebut, maka tugas utama mereka, memberi penyuluhan kepada masyarakat, tidak bisa dijalankan.

Tentu saja sumbangan faktor individu dalam kerusakan birokrasi, tidaklah berdiri sendiri. Karena pada saat kita menfokuskan perhatian pada aspek individu, pada dasarnya kita sedang berbicara “buah” dari sebuah sistem. Sebuah sistem secara sistematis merancang pembangunan karakter pribadi individual masyarakatnya. Dalam masyarakat kapitalis, yang menjunjung tinggi individualisme, memang “seolah-olah”, karakter pribadi dari warganya, seperti tidak dibangun secara formal. Namun pola pendidikan, tata nilai (sosial, kemasyarakatan, keluarga), sistem ekonomi, sistem sosial yang dipakai secara sistematis akan membentuk individu-individu yang mengagungkan kebebasan individu sebagai puncak kebahagiaan. Maka lahirlah sebuah masyarakat yang individualistik sekaligus materialistik. Dalam masyarakat yang materialistis ini sekarang kita hidup, sehingga sanggat wajar bila kemudian kita menghadapi kenyataan, tingginya tingkat korupsi.

2. Faktor Sistem

Sistem yang dimaksud meliputi segenap sistem kenegaraan, pemerintahan, hukum, birokrasi, dan sosial. Secara internal, birokrasi membentuk sistemnya sendiri. Namun kinerja birokrasi tidak ditentukan oleh faktor tunggal, dia sangat dipengaruhi oleh sistem-sistem lain yang dipakai di negara bersangkutan. Mohtar Mas’oed (Politik, Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, 1997) mengatakan. Pertama; birokrasi tidak pernah beroperasi dalam “ruang-hampa politik” dan bukan aktor netral dalam politik. Kedua, negara-negara dunia ketiga lebih sering dipengaruhi oleh sistem internasional, daripada sebaliknya. Artinya, birokrasi, dalam hidupnya dipengaruhi dan mempengaruhi sistem-sistem lain yang ada di lingkungannya, bahkan termasuk lingkungan internasional.

Besar kecilnya birokrasi dan wewenangnya, ditentukan oleh fungsi pemerintahan yang didefinisikan oleh sistem politik dan pemerintahan yang dipakai negara tersebut. Sebuah negara, yang menempatkan fungsi pembangunan sebagai salah satu tugas utama pemerintah (agent of development), seperti Indonesia, akan membentuk sebuah birokrasi yang besar. Birokrasi yang demikian, kemudiaan juga akan memiliki wewenang yang super besar dan penggelolaan anggaran yang besar juga. Hampir semua sektor kehidupan akan dirambah oleh birokrasi pembangunan itu. Sejalan dengan wewenang dan anggaran yang besar, maka peluang untuk terjadinya korupsi juga membesar. Birokrasi yang gemuk seperti itu juga tidak akan bisa bergerak cepat dan lincah, walau hanya sekedar mengikuti perubahan tuntutan kebutuhan masyarakatnya. Fenomena maraknya korupsi di birokrasi Indonesia yang super gemuk itu (4-5 juta PNS) juga dapat kita telusuri dari penggunaan istilah departemen/direktorat/ bagian/unit “basah”, terutama di departemen keuangan, dirjen pajak, bea cukai, bagian keuangan, dinas pendapatan, badan perencanaan, dan lain-lain.

Sistem hukum yang lemah. Sistem hukum yang kita pakai bukan saja tidak bisa menjalankan fungsinya guna mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan jabatan lainnya. Namun juga tidak mampu menjadi pembuat jera bagi penjahat berdasi yang dihukuminya. Ironisnya lagi, begitu banyak kasus korupsi yang tidak bisa dihukumi dengan sistem hukum yang ada. Sistem hukum yang ada juga tidak mampu menyediakan aparat penegak hukum yang handal. Para hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum lebih tunduk pada tekanan politik dan publik daripada mentaati aturan hukum baku yang ditetapkan. Penasehat hukum yang diduga kuat melakukan “penyuapan” terhadap saksi kasus korupsi dan pembunuhan, tidak bisa digugat, hanya karena ketidakjelasan hukum. Yang terjadi kemudiaan perdebatan diantara aparat penegak hukum dalam menafsirkan sebuah ketentuan hukum.

Penegakan hukum yang setengah hati atas kasus-kasus korupsi bukan saja tidak membuat para koruptor takut, tapi juga sekaligus membuat penghormatan terhadap hukum menjadi sangat rendah. Hukum, kalaupun terpaksa tidak bisa dihindari, masih bisa dibeli. Bahkan, kalaupun putusan hakim telah dijatuhkan, masih tersedia instrumen lain (banding, kasasi, peninjauan kembali) yang bisa juga dibeli dari hasil korupsi. Kalaupun para koruptor itu tetap saja kalah dan dijebloskan ke “hotel prodeo”, maka masih ada banyak kesempatan untuk melenggang keluar, menikmati kebebasan dan menghabiskan dana korupsi yang masih tetap dikuasai. Cukup dengan uang ratusan ribu rupiah, sang terpidana bisa menikmati week end bersama keluarga di rumah. Atau, kalau mau keluar selamanya, bayar saja petugas penjara yang berpenghasilan kecil itu, sejuta atau dua juta cukup untuk membuat pintu penjara terbuka lebar.

Sistem Penggajian yang rendah. Sudah menjadi argumentasi yang diterima secara umum, bahwa korupsi terjadi didorong oleh rendahnya gaji yang diberikan negara kepada PNS. Walaupun, dari fakta yang kita saksikan, korupsi itu lebih besar dan intens dilakukan oleh pejabat tinggi, yang notabene menerima gaji dan penghasilan lebih tinggi, namun tetap saja rendahnya gaji menjadi alasan pembenar terjadinya korupsi disemua lini pemerintahan.

Rendahnya gaji PNS disebabkan oleh besarnya jumlah PNS yang harus dihidupi oleh negara. Pada massa Orde Baru, termasuk sampai kini, birokrasi dijadikan salah satu pihak yang bertugas menyediakan lapangan kerja. Hal ini menyebabkan besarnya jumlah PNS. Rendahnya gaji PNS juga disebabkan tingkat perkembangan ekonomi negara yang tidak terlalu menggembirakan. Kalupun Indonesia pernah dijagokan sebagai salah satu Macan Asia dalam pembangunan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak dipacu oleh hutang luar negeri yang masuk. Kalaupun terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tetap saja kekayaan itu tidak terdistribusikan secara baik, sehingga yang terjadi kemudiaan adalah angka kesejangan ekonomi yang tinggi. Dengan demikian, tingkat kemampuan negara menggaji PNS ditentukan oleh sistem ekonomi yang dipakai. Negara yang menggunakan sistem ekonomi yang sangat produktif dan pola distribusi kekayaan yang baik, niscaya akan mampu mengumpulkan dana yang cukup untuk menggaji PNS-nya secara layak. Begitu pula sistem politik yang tidak membebani birokrasi dengan tugas menampung limpahan tenaga kerja, niscaya akan membentuk birokrasi yang ramping dengan jumlah PNS yang rasional, sehingga dana yang dimiliki negara untuk gaji akan proporsional dengan jumlah PNS.

Sistem Sosial. Bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa kerusakan birokrasi sangat ditentukan oleh prilaku aparat yang korup. Tapi perilaku yang korup itu tidak mungkin akan subur, bila sistem sosial yang dipakai di masyarakat tidak kondusif untuk itu. Dalam masyarakat yang menghormati kejujuran, kebenaran dan keamanahan, korupsi adalah tindakan yang paling dibenci dan dicaci. Perbuatan korupsi akan dihindari sebisa mungkin. Kalaupun terjadi, maka para pejabat akan berusaha menutup-nutupinya. Dalam masyarakat seperti itu, para koruptor tidak akan dihormati, mereka akan dihinakan, tidak digauli, bahkan mungkin juga diasingkan dari masyarakatnya.

Sebaliknya, di masyarakat yang sangat mengagungkan materi, sekaligus tidak terlalu peduli dari mana materi diperoleh, korupsi justru terjadi dengan dukungan dan kerjasama dengan masyarakat. Seorang koruptor yang “baik hati”, yang suka melakukan kegiatan sosial, memberi sumbangan bagi pembangunan rumah ibadah, menyantuni panti jompo, adalah “malaikat” yang dipuja-puja. Bahkan, koruptor yang rajin membantu pesantren, akan lebih dihormati daripada pemimpin pesantrennya sendiri. Dalam masyarakat yang tidak peduli seperti itu, jangan harap terjadi proses kontrol sosial. Apa yang disebut dengan amar ma’ruf nahyi munkar-pun tinggal di kitab-kitab kuning yang dihapalkan para santri. Sementara sang Kyai lebih asyik masyuk bercengkerama dengan para koruptor yang baik hati, daripada menasehati atau malah memperingatkan sang koruptor.

Dampak Buruk Kerusakan Birokrasi

Birokrasi yang korup mempunyai dampak negatif yang sangat luas, bukan saja merusak birokrasi itu sendiri, tapi juga menjadi sebab dari tidak efisiennya sektor bisnis, high cost economy, merendahkan minat untuk berinvestasi, menjadi sebab dri ketimpangan dan kemiskinan, merusak kualitas pribadi masyarakat, merusak tatanan luhur dalam masyarakat, memperburuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan sekaligus merusak kehormatan pemerintah dan hukum.

Birokrasi yang korup jelas tidak efisien dan tidak bisa bekerja secara efektif. Birokrasi yang seperti ini, lebih banyak mengurus dirinya sendiri, daripada menjalankan fungsinya untuk melayani dan menfasilitasi masyarakat serta menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat. Anggaran yang besar, lebih banyak digunakan untuk mengurus aparat birokrasi, daripada meningkatkan kinerja birokrasi. Birokrasi yang korup dalam waktu yang panjang akan melahirkan budaya korup di lingkungan birokrasi. Dalam lingkungan yang seperti ini, maka profesionalisme tinggal slogan. Yang terpenting bukan menjadi aparat yang produktif dan efektif, tapi yang penting adalah bagaimana bisa menyesuaikan diri atau bahkan sekaligus terlibat aktif dalam praktek korupsi yang menggurita itu. Dalam lingkungan yang demikian, tidak ada tempat bagi mereka yang ‘sok suci’, menolak korupsi. Orang-orang jujur menjadi ter-alienasi di lingkungannya, mereka menjadi orang yang aneh, tidak gaul dan mungkin seperti ‘pesakitan’ yang patut dikasihani.

Salah satu dampak wabah korupsi yang adalah High Cost Economy. Korupsi yang meluas di semua sektor publik, telah menaikkan ongkos produksi. Biaya perizinan yang membengkak mendorong tingginya biaya produksi. Akibatnya rakyat biasa, yang menjadi konsumen akhir suatu produk yang harus membayar mahal. Tingginya korupsi dari proyek-proyek pemerintah, mengakibatkan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya cepat rusak dan membutuhkan biaya perawatan yang tinggi. Bila dugaan begawan ekonomi Indonesia Soemitro Djoyohadikusumo, bahwa korupsi di Indonesia, menggerogoti 30 % anggaran, maka dapat dibayangkan kualitas proyek yang dijalankan. Maka wajar saja bila sebagian besar anggaran pembangunan, termasuk pinjaman luar negeri, dialokasikan guna merehabilitasi dan memaintenance fasilitas publik dan kantor-kantor pemerintahan. Artinya, biaya yang seyogyanya bisa digunakan untuk menambah fasilitas, tapi justru hanya dihabiskan guna merawat fasilitas yang tidak berkualitas. Belum lagi, proyek perawatan itu juga sangat rentan untuk dikorupsi.

Korupsi juga merendahkan minat orang untuk berinvestasi. Para pemilik modal malas berurusan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan mahal. Padahal usaha yang dijalankan belum tentu menguntungkan, tapi mereka telah lebih dulu dipungli. Maka, para investor lebih memilih menginvestasikan dananya di bank dalam bentuk tabungan atau deposito yang tidak beresiko dan tidak harus berhadapan dengan pejabat yang korup. “Kira-kira 35 % dari usaha bisnis melaporkan alasan utama untuk tidak berinvestasi adalah karena biaya tinggi berkaitan dengan korupsi” (Media Indonesia, 19/11/2001)

Angka kemiskinan yang begitu tinggi disinyalir turut diperparah oleh praktek birokrasi. Birokrasi yang korup, bukan saja tidak mendorong kondisi yang sehat untuk bisnis dan perputaran ekonomi, tapi juga telah menyedot sebagian besar kapital dan didistribusikan di lingkungannya. Maka kemiskinan itu terjadi akibat dikuasainya sebagian besar kapital oleh segelintir orang, yaitu penguasa dan pengusaha yang berkolusi dengan penguasa. Rendahnya investasi, akibat langsung dari maraknya korupsi, menyebabkan sedikitnya lapangan kerja yang tersedia, pengangguran meningkat, dan itu artinya, semakin banyak orang yang miskin.

Korupsi yang demikian meluas dan membudaya juga berakibat pada rusaknya karakter kepribadian aparat dan masyarakat. Nilai-nilai kebaikan berupa penghormatan yang tinggi pada kejujuran, kebenaran, amanah dan keikhlasan tidak lagi digunakan. Yang dihormati adalah kedudukan, pangkat dan materi yang banyak. Semakin kaya seseorang, maka semakin dihormati orang tersebut. Kepribadian yang luhur dan baik tidak lagi menjadi anutan. Para pejabat yang korup, dan bisa menyembunyikan perilakunya di mata publik, menjadi anutan. Maka masyarakat tidak lagi ingin menjadi orang baik (yang miskin), mereka ingin menjadi orang kaya yang serba “wah”, tidak penting apakah dia korup, penipu dan maling berdasi.

Oleh karena hukum tidak mampu mengendalikan korupsi, bahkan juga terlibat dalam praktek korupsi, maka hukum tidak lagi menjadi institusi yang dihormati. Rendahnya penghormatan terhadap hukum, sekaligus menghilangkan harapan masyarakat untuk mencari keadilan didepan hukum. Hilangnya kepercayaan terhadap hukum, juga telah mendorong perilaku main hakim sendiri. Maraknya perilaku anarkhis dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa hukum tidak mampu menjalankan fungsinya. Maling ayam yang tertangkap tangan oleh massa, biasanya tidak diserahkan kepada polisi, tapi langsung diinterogasi, dipukuli dan dibakar beramai-ramai oleh masyarakat. Begitu pula pengemudi kendaraan yang mengalami kecelakaan, menabrak seorang anak kecil yang bermain di jalan, juga harus merenggang nyawa, disirami bensin dan dibakar bersama mobilnya.

Korupsi yang merambah sektor pendidikan dan kesehatan tidak kalah hebatnya. SD Inpres yang baru dibangun, ambruk diterjak angin. Anak-anak harus bersekolah ditempat penampungan sementara. Pendidikan yang baik, menjadi sangat mahal. Bisnis pendidikan sudah kehilangan hati nurani dan idealismenya. Kualitas pendidikan menjadi sangat rendah, dan lembaga pendidikan tidak lagi berorientasi pada peningkatan kualitas manusia, tapi lebih menjadi sebuah lembaga bisnis yang rakus. Sektor kesehatan demikian pula. Korupsi tidak saja membuat kualitas fasilitas kesehatan masyarakat buruk, tapi juga merusak perilaku pelayanan aparat birokrasi kesehatan. Rumah sakit milik pemerintah, dikelola seadanya, tidak mempunyai jiwa melayani, tidak ramah dan sekaligus mahal. Rakyat miskin, yang seyogyanya mendapat pelayanan kesehatan gratis, justru harus membayar mhal untuk pelayanan yang buruk itu. Wajar, bila kemudian kualitas kesehatan masyarakat dari hari ke hari makin buruk.

III. SOLUSI ISLAM DALAM MENGATASI KEBOBROKAN BIROKASI

Pemerintahan yang bersih dan baik, dengan kata lain, birokrasi yang bersih dan baik, haruslah dibangun secara sistematis dan terus menerus. Pola pikir yang dikotomis, yang menghadapkan upaya membangun pribadi yang baik dengan upaya membangun sistem yang baik, ibarat memilih telur atau ayam yang harus didahulukan. Pola pikir yang demikian ini tidaklah tepat, karena memang tidak bisa memisahkan antara kedua sisi ini. Individu yang baik tidak mungkin muncul dari sebuah sistem yang buruk, demikian pula sistem yang baik, tidak akan berarti banyak bila dijalankan oleh orang-orang yang korup. Yang harus dilakukan adalah membina masyarakat secara terus menerus agar menjadi individu yang baik, yang menyadari bahwa pemerintahan yang baik hanya dapat dibangun oleh orang yang baik dan sistem yang baik. Masyarakat juga terus menerus disadarkan, bahwa hanya sistem terbaiklah, yang bisa memberi harapan bagi mereka, menjamin keadilan, melayani dengan keikhlasan dan melindungi rakyatnya. Rakyat juga harus disadarkan, bahwa para pemimpin haruslah orang yang baik, jujur, amanah, cerdas, profesional serta pembela kebenaran dan keadilan. Masyarakat juga perlu didasarkan bahwa sistem yang baik dan pemimpin yang baik tidak bisa dibiarkan menjalankan pemerintahan sendiri, mereka harus terus dijaga, dinasehati, diingatkan dengan cara yang baik.

1. Kesempurnaan Sistem.

Kesempurnaan sistem Islam terlihat dari aturan yang jelas tentang penggajian, larangan suap menyuap, kewajiban menghitung dan melaporkan kekayaan, kewajiban pemimpin untuk menjadi teladan, sistem hukum yang sempurna. Sistem penggajian yang layak adalah keharusan. Para pejabat adalah pengemban amanah yang berkewajiban melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya.

Untuk menjamin profesionalitas aparat negara, maka mereka sesudah diberi penghasilan yang cukup, sekaligus dilarang untuk mengambil kekayaan negara yang lain. Guna mencegah terjadinya abuse of power, Khalifah Umar bin Khattab misalnya, melarang para pejabat berdagang. Umar memerintahkan kepada semua pejabat agar berkonsentrasi penuh pada pekerjaannya, dan sekaligus menjamin seluruh kebutuhan hidup aparat negara dan keluarganya. Seorang guru anak-anak, diberi gaji 15 dinar (63,75 gram emas) tiap bulannya oleh Umar. Artinya, misal harga emas Rp. 75.000/gram, sang guru bisa mendapat gaji Rp. 4.781.250 perbulan pada masa sekarang ini. Padahal gaji guru anak-anak (TK-SD) dinegeri kita saat ini berkisar antara tiga ratus ribu sampai satu juta. Dan ini terjadi lebih dari 14 abad yang lalu.

Sistem Islam juga melarang aparat negara menerima suap dan hadiah/hibah. Suap adalah harta yang diberikan kepada seorang penguasa, hakim, atau aparat pemerintah lainnya dengan maksud untuk memperoleh keputusan mengenai suatu kepentingan yang semestinya wajib diputuskan olehnya tanpa pembayaran dalam bentuk apapun. Setiap bentuk suap, berapun nilainya dan dengan jalan apapun diberikannya atau menerimanya, haram hukumnya. Allah SWT SWT berfirman:

﴿وَلاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

“Dan janganlah ada sebagian kalian makan harta benda sebagian yang lain dengan jalan batil, dan janganlah menggunakannya sebagai umpan (untuk menyuap) para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui (hal itu).” (QS. Al Baqarah [2]; 188)

Rasulullah SAW juga melarang praktek suap ini.

»لَعَنَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشِ بَيْنَهُمَا«

“Rasulullah SAW melaknat penyuap, penerima suap dan orang yang menyaksikan penyuapan.” (HR. Ahmad, Thabrani, Al-Bazar dan Al-Hakim)

Adakalanya suap diberikan dengan maksud agar pejabat yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Suap jenis inipun amat dihindari oleh para Sahabat nabi SAW. Rasulullah SAW pernah mengutus Abdullah bin Rawahah ke daerah Khaibar (daerah Yahudi yang baru ditaklukkan kaum muslimin) untuk menaksir hasil panen kebun kurma daerah itu. Sesuai dengan perjanjian, hasil panen akan dibagi dua dengan orang-orang Yahudi Khaibar. Tatkala Abdullah bin Rawahah tengah bertugas, datang orang-orang Yahudi kepadanya dengan membawa perhiasan yang mereka kumpulkan dari istri-istri mereka, seraya berkata; “perhiasan itu untuk anda, tetapi ringankanlah kami dan berikan kepada kami bagian lebih dari separuh”. Abdullah bin Rawahah menjawab ; “Hai kaum Yahudi, demi Allah SWT, kalian memang manusia-manusia hamba Allah SWT yang paling kubenci. Apa yang kalian lakukan ini justru mendorong diriku lebih merendahkan kalian. Suap yang kalian tawarkan itu adalah barang haram dan kaum muslimin tidak memakannya!” Mendengar jawaban itu mereka serentak menyahut ; “karena itulah langit dan bumi tetap tegak”

Hadiah atau hibah adalah harta yang diberikan kepada penguasa atau aparatnya sebagi pemberian. Perbedaannya dengan suap, bahwa hadiah itu diberikan bukan sebagai imbalan atas suatu kepentingan, karena si pemberi hadiah telah terpenuhi keinginannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Hadiah atau hibah diberikan atas dasar pamrih tertentu, agar pada suatu ketika ia dapat memperoleh kepentingannya dari penerima hadiah/hibah. Hadiah semacam ini diharamkan dalam sistem Islam. Rasulullah SAW bersabda:

«هَدَايَا الْحُكَّامِ سُحْتٌ وَهَدَايَا الْقُضَّاةِ كُفْرٌ»

“Hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah suht (haram) dan suap yang diterima hakim adalah kufur.” (HR. Imam Ahmad).

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda “Amma ba’du, aku telah mempekerjakan beberapa orang di antara kalian untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah SWT kepadaku. Kemudian salah seorang dari mereka itu datang dan berkata; “ini kuserahkan kepada Anda, sedangkan ini adalah hadiah yang diberikan orang kepadaku.” Jika apa yang dikatakannya itu benar, apakah tidak lebih baik kalau ia duduk saja di rumah ayah atau ibunya sampai hadiah itu datang kepadanya? Demi Allah SWT, siapapun diantara kalian yang mengambil sesuatu dari zakat itu tanpa haq, maka pada hari kiamat kelak akan menghadap Allah SWT sambil membawa apa yang diambilnya itu.” Hadits diatas menunjukan, bahwa hadiah pada umumnya diberikan orang kepada pejabat tertentu karena jabatannya. Seandainya ia tidak menduduki jabatan itu, tentulah hadiah itu tidak akan datang kepadanya.

Penghitungan Kekayaan. Untuk menjaga dari perbuatan curang, Khalifah Umar menghitung kekeyaan seseorang di awal jabatannya sebagai pejabat negara, kemudian menghitung ulang di akhir jabatan. Bila terdapat kenaikan yang tidak wajar, Umar memerintahkan agar menyerahkan kelebihan itu kepada Baitul mal, atau membagi dua kekayaan tersebut, separo untuk Baitul mal dan sisa separonya diserahkan kepada yang bersangkutan. Muhammad bin Maslamah ditugasi Khalifah Umar membagi dua kekayaan penguasa Bahrain, Abu Hurairah; penguasa Mesir, Amr bin Ash; penguasa Kufah, saad bin Abi Waqqash. Jadi, Umar telah berhasil mengatasi secara mendasar sebab-sebab yang menimbulkan kerusakan mental para birokrat. Upaya penghitungan kekayaan tidaklah sulit dilakukan bila semua sistem mendukung, apalagi bila masyarakat turut berperan mengawasi perilaku birokrat.

Keteladanan pemimpin adalah langkah selanjutnya yang diharus sistem Islam. Dalam sistem Islam, kemunculan seorang pemimpin mengkuti proses seleksi yang sangat ketat dan panjang. Seseorang, tidak mungkin menjadi pemimpin di sebuah propinsi, tanpa melalui proses seleksi alamiah ditingkat bawahnya. Pola dasar yang memunculkan seorang pemimpin mengikuti pola penentuan seorang imam shalat. Seorang imam shalat adalah orang yang paling berilmu, shaleh, paling baik bacaan shalatnya, paling bijaksana. Seorang imam shalat adalah orang terbaik dilingkungan jamaahnya. Dari sinilah sumber kepemimpinan itu berasal. Pola ini secara alamiah, sadar atau tidak sadar, akan diikuti dalam penentuan kepemimpinan tingkat atasnya. Seorang khalifah (kepala negara) tentulah bersumber dari imam-imam terbaik yang ada di negara tersebut. Oleh karena setiap pemimpin merupakan orang terbaik di lingkungannya, maka dapat dipastikan mereka adalah orang yang kuat keimanannya, tinggi kapabilitas dan sekaligus akseptabilitasnya. Pemimpin seperti inilah yang akan menjadi teladan, baik bagi para birokrat bawahannya, maupun bagi rakyatnya.

Penegakan hukum merupakan aspek penting lainnya yang harus dijalankan dalam sistem Islam. Hukuman dalam Islam mempunyai fungsi sebagai pencegah. Para koruptor akan mendapat hukuman yang setimpal dengan tindak kejahatannya. Para koruptor kelas kakap, yang dengan tindakannya itu bisa mengganggu perekonomian negara, apalagi bisa memperbesar angka kemiskinan, dapat diancam dengan hukuman mati, disamping hukuman kurungan. Dengan begitu, para koruptor atau calon koruptor akan berpikir berulang kali untuk melakukan aksinya. Apalagi, dalam Islam, seorang koruptor dapat dihukum tasyir, yaitu berupa pewartaan atas diri koruptor. Pada zaman dahulu mereka diarak keliling kota, tapi pada masa kini bisa menggunakan media massa.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sistem Islam menanamkan iman kepada seluruh warga negara, terutama para pejabat negara. Dengan iman, setiap pegawai merasa wajib untuk taat kepada aturan Allah SWT. Orang beriman sadar akan konsekuensi dari ketaatan atau pelanggaran yang dilakukannya, karena tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak akan dihisab. Segenap anggota atau bagian tubuh akan bersaksi atas segala perbuatan kita. Allah SWT berfirman:

﴿حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

“Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pedengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan” (QS. Fushshilat [41]; 20)

Manusia memang menyangka bahwa Allah SWT tidak tahu apa yang mereka lakukan, termasuk tindakan korupsi yang disembunyikan. Hanya orang yang beriman saja yang yakin bahwa perbuatan seperti itu diketahui Allah SWT dan disaksikan oleh anggota/bagian tubuh kita yang akan melaporkannya kepada Allah SWT. Inilah pengawasan melekat yang sungguh-sungguh melekat.

﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمْ وَلاَ جُلُوْدُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِمَّا تَعْمَلُوْنَ (22) وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾

“kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah SWT tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi” (QS Fushshilat [41]; 22-23)

Dengan iman akan tercipta mekanisme pengendalian diri yang andal. Dengan iman pula para birokrat, juga semua rakyat, akan berusaha keras mencari rizki secara halal dan memanfaatkannya hanya di jalan yang diridhai Allah SWT. Rasulullah SAW menegaskan, bahwa manusia akan ditanya tentang umurnya untuk apa ia manfaatkan, tentang masa mudanya kemana ia lewatkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa, serta tentang ilmunya untuk apa ia gunakan. Bagi birokrat sejati, lebih baik memakan tanah daripada menikmati rizki haram.

Motivasi positif ini kemudian akan mendorong mereka untuk secara sungguh-sungguh meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalismenya. Karena hanya dengan kemampuan yang semakin tinggilah mereka bisa semakin mengoptimalkan pelaksanaan tugas mulianya sebagai aparat pemerintah. Mereka menyadari bahwa tugas utama mereka adalah melayani rakyat. Wajib atas mereka melaksanakan amanah itu dengan jujur, adil, ikhlas dan taat kepada aturan negara, yang tidak lain adalah syariat Islam.

3. Sistem Kontrol yang Kuat.

Kontrol merupakan satu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga oleh rakyat kepada aparat negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontrol ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat di bawahnya dan oleh segenap rakyat. Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya. Dalam sejarah kepemimpinan pemerintahan Islam, tercatat, bagaimana Khalifah Umar bin Kattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. Khalifah Umar di awal kepemimpinannya berkata: “apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang” Lalu seorang laki-laki menyambut dengan lantang “kalau begitu, demi Allah SWT, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini.” Melihat itu Umar bergembira, bukan menangkap atau menuduhnya menghina kepala negara.

Pengawasan oleh masyarakat akan tumbuh apabila masyarakat hidup dalam sebuah sistem yang menempatkan aktifitas pengawasan (baik kepada penguasa maupun sesama warga) adalah sebuah aktifitas wajib lagi mulia. Melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah wajib. Ketaatan kepada penguasa tidak berarti harus mendiamkan mereka. “Allah SWT telah mewajibkan kepada kaum muslimin untuk melakukan koreksi kepada penguasa mereka. Dan sifat perintah kepada mereka agar merubah para penguasa tersebut bersifat tegas; apabila mereka merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah SWT”. (Taqiyuddin An-Nabhani; Sistem Pemerintahan Islam, Al-Izzah, 1996)

Allah SWT berfirman;

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾

“Hendaknya ada di antara kalian, sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan serta menyeru pada kema’rufan dan mencegah dari kemunkaran” (QS Ali Imran [3]; 104).

Dari Abi sa’id Al Khudri yang menyatakan Rasulullah SAW bersabda:

»مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِساَنِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ اْلإِيْماَنِ«

“Siapa saja di antara kalian yang melihat kemunkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman” (HR. Muslim)

Dari Ummu ‘Atiyah dari Abi Sa’id yang menyatakan Rasululah SAW bersabda:

»أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ اِلَى حَاكِمٍ ظاَلِمٍ«

“Sebaik-baik jihad adalah (menyatakan) kata-kata yang haq di depan penguasa yang dlalim” (HR. Ahmad)

»سَيِّدُ الشُّهَداَءِ حَمْزَةٌ وَرَجُلٌ قاَمَ اِلَى حَاكِمٍ ظاَلِمٍ يُنَصِّحَهُ َقَتَلَهُ«

“Penghulu para syuhada adalah Hamzah, serta orang yang berdiri dihadapan seorang penguasa yang dzalim, lalu memerintahkannya (berbuat makruf) dan mencegahnya (berbuat munkar), lalu penguasa itu membunuhnya” (HR. Hakim dari Jabir).

Hadits ini merupakan bentuk pengungkapan yang paling tegas, yang mendorong agar berani menanggung semua resiko, sekalipun resiko mati, dalam rangka melakukan koreksi terhadap para penguasa, serta menentang mereka yang dzalim itu.

IV. PENUTUP

Membangun pemerintahan yang bersih dan baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dia akan menggerakkan segenap aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan. Dia juga membutuhkan dukungan dari segenap aparat pemerintahan, masyarakat dan sistem yang baik. Hanya dengan pemilihan akan sistem yang terbaiklah, maka upaya membangun pemerintahan yang baik itu akan menemukan jalan yang jelas.

Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Dia merupakan pekerjaan besar yang harus diawali dari pemahaman dasar atas visi dan misi pemerintahan. Oleh karena itu, pilihan utama atas ideologi apa yang akan dijadikan landasan pembangunan pemerintahan, akan menentukan terbuka atau tidaknya harapan, bagi upaya penciptaan pemerintahan yang baik itu. Pemerintahan yang baik hanya bisa dicapai, bila ideologi yang menjadi pilihan adalah ideologi yang paling benar. Diatas ideoligi yang paling benar itulah, akan dibangun sistem yang baik dan individu-individu yang tangguh.

Sistem Islam (syariat Islam) telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Kemampuannya bertahan hidup dalam rentang waktu yang demikian panjang (lebih 12 abad), dengan berbagai macam penyimpangan dan pengkhianatan oleh para penyelenggaranya, telah menegaskan kapabilitas sistem yang belum ada tandingannya sampai saat ini, dan hingga akhir jaman. Dengan begitu jawaban atas kebutuhan akan hadirnya pemerintahan yang baik itu adalah dengan menjadikan Islam sebagai Ideologi dan syariat Islam sebagai aturan kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan. Dengan syariat Islam itulah kita membangun pemerintahan yang bersih dan baik, sekaligus mencetak aparat pemerintahan yang handal.

Wallahu’alam.

Sejarah Praktek Akuntansi Islam

2011-09-22T15:54:00.000+07:00

Oleh: Amirah Nahrawi

Dari catatan sejarah islam, praktek-praktek akuntansi islam telah diterapkan pada jaman Rasulullah SAW, tepatnya setelah terbentuknya Daulah Islamiah di Madinah dan diteruskan pula oleh para Khulafaur Rasyidin.....Pada masa itu dibentuk undang-undang akuntansi yang diterapkan untuk perorangan, perserikatan (syarikah) atau perusahaan, akuntansi wakaf, hak-hak pelarangan penggunaan harta (hijr), dan anggaran negara. Rasulullah SAW sendiri pada masa hidupnya juga telah mendidik secara khusus beberapa sahabat untuk menangani profesi akuntan dengan sebutan “hafazhatul amwal” (pengawas keuangan). Bahkan Al Quran sebagai kitab suci umat Islam menganggap masalah ini sebagai suatu masalah serius dengan diturunkannya ayat terpanjang , yakni surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan transaksi, dasar-dasarnya, dan manfaat-manfaatnya, seperti yang diterangkan oleh kaidah-kaidah hukum yang harus dipedomani dalam hal tersebut.
Akuntansi adalah ilmu informasi yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan akibatnya yang dikelompokkan dalam account, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba.
Jika dibandingkan dengan penjelasan dalam Al Quran, kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syu’ara ayat 181-184 yang berbunyi:
”Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.”
Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib mengukur kekayaan secara benar dan adil. Seorang Akuntan akan menyajikan sebuah laporan keuangan yang disusun dari bukti-bukti yang ada dalam sebuah organisasi yang dijalankan oleh sebuah manajemen yang diangkat atau ditunjuk sebelumnya. Manajemen bisa melakukan apa saja dalam menyajikan laporan sesuai dengan motivasi dan kepentingannya, sehingga secara logis dikhawatirkan dia akan membonceng kepentingannya. Untuk itu diperlukan Akuntan Independen yang melakukan pemeriksaaan atas laporan beserta bukti-buktinya. Metode, teknik, dan strategi pemeriksaan ini dipelajari dan dijelaskan dalam Ilmu Auditing.
Dalam Islam, fungsi Auditing ini disebut “tabayyun” sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Hujuraat ayat 6 yang berbunyi:
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”
Kemudian, sesuai dengan perintah Allah dalam Al Quran, kita harus menyempurnakan pengukuran di atas dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalam Neraca, sebagaimana digambarkan dalam Surah Al-Israa’ ayat 35 yang berbunyi:
“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
Jadi, dapat kita simpulkan dari uraian di atas, bahwa konsep Akuntansi Islam jauh lebih dahulu dari konsep Akuntansi Konvensional, dan bahkan Islam telah membuat serangkaian kaidah yang belum terpikirkan oleh pakar-pakar Akuntansi Konvensional. Sebagaimana yang terjadi juga pada berbagai ilmu pengetahuan lainnya, yang ternyata sudah diindikasikan melalui wahyu Allah dalam Al Qur’an.
“……… Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS.An-Nahl/ 16:89)
Tujuan akuntansi syariah adalah terciptanya peradaban bisnis dengan wawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teologis. Dengan akuntansi syariah, realitas sosial yang dibangun mengandung nilai tauhid dan ketundukan kepada ketentuan Allah swt.

Metodologi Ekonomi Islam

2011-09-22T15:48:00.000+07:00

Ditulis oleh Muhammad Imaduddin*

Selama ini kalau kita berbicara tentang muamalah, terutama ekonomi, kita akan berbicara tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Hal ini memang merupakan prinsip dasar dari muamalah itu sendiri, yang menyatakan: “Perhatikan apa yang dilarang, diluar itu maka boleh dikerjakan.” Tetapi pertanyaan kemudian mengemuka, seperti apakah ekonomi dalam sudut pandang Islam itu sendiri? Bagaimana filosofi dan kerangkanya? Dan bagaimanakah ekonomi Islam yang ideal itu?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka sebenarnya kita perlu melihat bagaimanakah metodologi dari ekonomi Islam itu sendiri. Muhammad Anas Zarqa (1992), menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. Pertama adalah presumptions and ideas, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari Al Qur’an, Sunnah, dan Fiqih Al Maqasid. Ide ini nantinya harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. Kedua adalah nature of value judgement, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitas dalam Islam. Terakhir, yang disebut dengan positive part of economics science. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun.

Ahli ekonomi Islam lainnya, Masudul Alam Choudhury (1998), menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam itu perlu menggunakan shuratic process, atau pendekatan syura. Syura itu bukan demokrasi. Shuratic process adalah metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar. Individualisme yang merupakan ide dasar ekonomi konvensional tidak dapat lagi bertahan, karena tidak mengindahkan adanya distribusi yang tepat, sehingga terciptalah sebuah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin.
Pertanyaan kemudian muncul, apakah konsep Islam dalam ekonomi bisa diterapkan di suatu negara, misalnya di negara kita? Memang baru-baru ini muncul ide untuk menciptakan dual economic system di negara kita, dimana ekonomi konvensional diterapkan bersamaan dengan ekonomi Islam. Tapi mungkinkah Islam bisa diterapkan dalam kondisi ekonomi yang nyata?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Umar Chapra (2000) menjelaskan bahwa terdapat dua aliran dalam ekonomi, yaitu aliran normatif dan positif. Aliran normatif itu selalu memandang sesuatu permasalahan dari yang seharusnya terjadi, sehingga terkesan idealis dan perfeksionis. Sedangkan aliran positif memandang permasalahan dari realita dan fakta yang terjadi. Aliran positif ini pun kemudian menghasilkan perilaku manusia yang rasional. Perilaku yang selalu melihat masalah ekonomi dari sudut pandang rasio dan nalarnya. Kedua aliran ini merupakan ekstrim diantara dua kutub yang berbeda.

Lalu apa hubungannya kedua aliran tersebut dengan pelaksanaan ekonomi Islam? Ternyata hubungannya adalah akan selalu ada orang-orang yang mempunyai pikiran dan ide yang bersumber dari dua aliran tersebut. Jadi atau tidak jadi ekonomi Islam akan diterapkan, akan ada yang menentang dan mendukungnya. Oleh karena itu sebagai orang yang optimis, maka penulis akan menyatakan ‘Ya’, Islam dapat diterapkan dalam sebuah sistem ekonomi.

Tetapi optimisme ini akan dapat terwujud manakala etika dan perilaku pasar sudah berubah. Dalam Islam etika berperan penting dalam menciptakan utilitas atau kepuasan (Tag El Din, 2005). Konsep Islam menyatakan bahwa kepuasan optimal akan tercipta manakala pihak lain sudah mencapai kepuasan atau hasil optimal yang diinginkan, yang juga diikuti dengan kepuasan yang dialami oleh kita. Islam sebenarnya memandang penting adanya distribusi, kemudian lahirlah zakat sebagai bentuk dari distribusi itu sendiri.

Maka, sesungguhnya kerangka dasar dari ekonomi Islam didasari oleh tiga metodolodi dari Muhammad Anas Zarqa, yang kemudian dikombinasikan dengan efektivitas distribusi zakat serta penerapan konsep shuratic process (konsensus bersama) dalam setiap pelaksanaannya. Dari kerangka tersebut, insyaAllah ekonomi Islam dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Dan semua itu harus dibungkus oleh etika dari para pelakunya serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya (Al Harran, 1996). Utilitas yang optimal akan lahir manakala distribusi dan adanya etika yang menjadi acuan dalam berperilaku ekonomi. Oleh karena itu semangat untuk memiliki etika dan perilaku yang ihsan kini harus dikampanyekan kepada seluruh sumber daya insani dari ekonomi Islam. Agar ekonomi Islam dapat benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata, yang akan menciptakan keadilan sosial, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakatnya.

Wallahu ‘alamu bishowwab.

Keterangan:Penulis adalah Mahasiswa S2 Islamic Banking, Finance, and Management di Markfield Institute of Higher Education (MIHE), Markfield, Leicestershire, Inggris.

Referensi:Al-Harran, Saad. (1996). Islamic Finance Need a New Paradigm. Tersedia dalam: <URL:http:www.alternative-finance.org.uk> Tanggal akses: 28Oktober 2005.
Choudhury, Masudul Alam. (1998). Studies in Islamic Social Sciences. Great Britain: Macmillan Press Ltd.
Hafidhuddin, Didin. (2005). Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Bahan Kuliah Mata Kuliah Ekonomi Syariah 1. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
Tag El Din, Seif El Din. (2005). Moral Policy: Equity and Growth Strategy. Lecture of Islamic Economics. Markfield Institute of Higher Education.
Zarqa, Mohammad Anas. (1992). “Methodology of Islamic Economics”, dalam Ahmad, Ausaf and Awan, Kazim Raza (Ed.), Lectures on Islamic Economics (hal 50). Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

RUU Zakat dan Kesejahteraan Umat

2011-09-22T15:44:00.000+07:00

Salah satu rancangan undang-undang yang masuk dalam Prolegnas 2010 dan kini sedang intensif dibahas adalah RUU Pengelolaan Zakat, yang merupakan amendemen terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. RUU Zakat ini menjadi penting mengingat potensi dananya yang besar dan perannya yang strategis dalam pengentasan masyarakat miskin dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks masyarakat madani Indonesia yang demokratis, RUU Zakat akan mengukuhkan peran negara dalam memberi perlindungan bagi warga negara yang menjadi pembayar zakat (muzakki), menjaga ketertiban umum dengan mencegah penyalahgunaan dana zakat, memfasilitasi sektor amal untuk perubahan sosial, dan memberi insentif bagi perkembangan sektor amal.

Dalam pembahasan RUU Zakat ini terdapat beberapa isu utama yang penting untuk didorong masuk ke pembahasan dan debat publik, yaitu desentralisasi pengelolaan zakat dengan regulator yang kuat dan kredibel, konsolidasi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menuju dunia zakat nasional yang efisien, dan kemitraan pemerintah-OPZ untuk akselerasi pengentasan kemiskinan.

Otoritas zakat

Di bawah rezim UU No. 38/1999, dunia zakat nasional berjalan tanpa tata kelola yang memadai. Ribuan OPZ, baik bentukan pemerintah (Badan Amil Zakat/BAZ) maupun masyarakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ), muncul tanpa mendapat regulasi dan pengawasan yang memadai. Hal ini secara jelas rawan memunculkan penyimpangan dana zakat masyarakat oleh pengelola yang tidak amanah. Kebangkitan dunia zakat nasional di tangan masyarakat sipil era 1990-an, yang telah mentransformasikan zakat dari ranah amal-sosial- individual ke ranah ekonomi-pembangunan -keumatan, terancam tergerus oleh “penumpang-penumpang gelap” di dunia zakat. Perkembangan dunia zakat nasional juga berjalan lambat karena tidak ada upaya koordinasi dan sinergi antar-OPZ yang berjalan dengan agenda masing-masing. Hasilnya, kinerja dunia zakat nasional, khususnya dalam pengentasan masyarakat dari kemiskinan, terasa jauh dari optimal.

Maka, agenda terbesar dunia zakat nasional saat ini adalah mendorong tata kelola yang baik dengan mendirikan otoritas zakat yang kuat dan kredibel, katakan Badan Zakat Indonesia (BZI), yang akan memiliki kewenangan regulasi dan pengawasan di tiga aspek utama, yaitu kepatuhan syariah, transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta efektivitas ekonomi dari pendayagunaan dana zakat. BZI dibentuk di tingkat pusat dan dapat membuka perwakilan di tingkat provinsi jika dibutuhkan.

Wacana yang digulirkan pemerintah dan sebagian ormas untuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kinerja zakat nasional adalah tidak valid, ahistoris, dan mengingkari peran masyarakat sipil dalam Indonesia kontemporer yang demokratis. Kinerja penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat lebih banyak ditentukan oleh legitimasi dan reputasi lembaga pengumpul, bukan oleh sentralisasi kelembagaan oleh pemerintah. Kinerja zakat justru meningkat setelah dikelola oleh masyarakat sipil. Kegiatan operasional organisasi nirlaba yang transparan dan akuntabel lebih disukai dan menumbuhkan kepercayaan muzakki. Kepercayaan (trust) menjadi kata kunci di sini. Kepercayaan masyarakat inilah yang dibangun melalui tata kelola yang baik, yaitu operator zakat (OPZ) mendapat regulasi dan pengawasan yang memadai dari otoritas zakat (BZI).

Konsolidasi

Di bawah rezim UU No. 38/1999, jumlah OPZ melonjak sangat pesat. Hal ini secara jelas mengindikasikan inefisiensi dunia zakat nasional dalam kaitan dengan penghimpunan dana zakat yang relatif masih kecil. Hingga kini setidaknya terdapat BAZNAS dan 18 LAZ nasional, 33 BAZ provinsi, dan 429 BAZ kabupaten/kota, belum termasuk 4.771 BAZ kecamatan, ribuan LAZ provinsi-kabupaten- kota dan puluhan ribu amil tradisional berbasis masjid serta pesantren. Pengelolaan zakat nasional menjadi tidak efisien, karena mayoritas OPZ beroperasi pada skala usaha yang terlalu kecil. Dampak zakat pun menjadi minimal.

Langkah reformasi paling mendasar di sini adalah dengan memperketat pendirian OPZ baru dan melarang pihak yang tidak berhak untuk menghimpun dan mengelola zakat. Langkah berikutnya adalah mendorong upaya konsolidasi OPZ menuju dunia zakat nasional yang efisien dan efektif. UU Zakat harus mendorong upaya reward and punishment bagi OPZ dalam upaya konsolidasi dunia zakat nasional ini, yaitu dalam bentuk peningkatan kapasitas OPZ, merger dan akuisisi antar-OPZ, serta penurunan status OPZ dengan kinerja rendah menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat).

Untuk mendorong konsolidasi, UU Zakat harus memberi batasan minimal penghimpunan dana, katakan Rp 5 miliar per tahun, agar sebuah OPZ dapat terus beroperasi. Jika batas ini tak dapat dipenuhi, OPZ harus merger dengan OPZ lain, bergabung dengan OPZ jangkar, atau diturunkan statusnya menjadi UPZ. UPZ berbasis masjid, pesantren, perusahaan dan institusi harus berafiliasi dan berinduk kepada OPZ dan dapat melakukan pendayagunaan dana maksimal 50 persen untuk prioritas lokal, termasuk bagian amil. UPZ dengan penghimpunan dana di bawah Rp 100 juta per tahun tidak berhak melakukan pendayagunaan dana, kecuali bagian amil.

Di sisi lain, OPZ besar didorong beroperasi lintas negara menjadi OPZ berskala internasional, katakan dengan penghimpunan dana di atas Rp 500 miliar per tahun. Sedangkan OPZ dengan penghimpunan dana antara Rp 100-500 miliar, didorong menjadi OPZ nasional, yang melakukan penghimpunan dan pendayagunaan secara umum di seluruh Nusantara. Sedangkan OPZ dengan penghimpunan dana di bawah Rp 100 miliar per tahun diarahkan menjadi OPZ fokus wilayah atau fokus program pendayagunaan (seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan UKM, anak jalanan, petani dan nelayan gurem, buruh migran/TKI, desa tertinggal, dan lain-lain).

Dengan konsolidasi dan sistem kelembagaan jejaring, pengelolaan zakat secara formal kelembagaan akan optimal. Semua potensi zakat dapat dihimpun, dan didayagunakan secara professional dan amanah untuk kesejahteraan umat. Di sisi lain, format kelembagaan khusus bagi UPZ akan memberdayakan potensi amil tradisional dengan tetap memberi peluang bagi penggunaan untuk kepentingan lokal.

Kemitraan

Berbagai wacana muncul dalam RUU Zakat untuk mendorong kinerja dunia zakat nasional, antara lain zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (tax credit) dan sanksi bagi muzakki yang lalai. Zakat sebagai tax credit diyakini akan menjadi insentif yang memadai bagi muzakki dalam menunaikan kewajibannya. Namun wacana ini, jika terealisasi, akan memberi dampak signifikan bagi penerimaan pajak, berpotensi disalahgunakan, dan bermasalah secara yuridis karena ketentuan soal pajak semestinya diatur dalam UU Perpajakan. Karena itu, diperkirakan wacana ini sulit diterima dan diimplementasikan oleh otoritas pajak. Sedangkan wacana sanksi bagi muzakki cenderung tidak produktif karena secara politis akan mendapat banyak stigma negatif dan secara ekonomi diyakini tidak akan efektif pelaksanaannya.

Wacana yang lebih menarik dan progresif untuk meningkatkan kinerja dunia zakat nasional adalah mendorong kemitraan pemerintah dan OPZ untuk akselerasi pengentasan masyarakat dari kemiskinan. UU Zakat harus mengamanatkan bahwa pemerintah akan secara aktif mengikutsertakan OPZ dalam program penanggulangan kemiskinan. Kemitraan pemerintah-OPZ dalam program penanggulangan kemiskinan dapat berupa pemberian hibah (block-grant) ataupun kontrak penyediaan jasa sosial (specific-grant) , dengan pemerintah menerapkan kriteria dan persyaratan (eligibility criteria) bagi OPZ penerima dana program penanggulangan kemiskinan, seperti transparansi finansial, efektivitas pendayagunaan dana, dan kesesuaian dengan prioritas nasional/daerah.

Terdapat beberapa keuntungan bagi pemerintah bila melakukan pola pendayagunaan dana pengentasan masyarakat miskin melalui kemitraan dengan OPZ seperti ini. Pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program pengentasan masyarakat miskin. Kedua, menurunkan tingkat penyalahgunaan dana pengentasan masyarakat miskin dan meningkatkan efektivitasnya. Ketiga, memperkenalkan iklim persaingan di dalam birokrasi pengelolaan dana pengentasan masyarakat miskin.

Oleh: Yusuf Wibisono, Wakil Kepala Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah FEUI
Sumber: Koran Tempo

Rahasia Sukses Dunia dan Akhirat

2011-09-22T15:36:00.000+07:00

Orang yang tidak tahu rahasia sukses ini mengatakan,

“Buat apa repot-repot menolong orang lain, bahkan di negara lain, padahal kita sendiri susah?”

Dia tidak tahu rahasia sukses ini! Sayang sekali, padahal sangat ampuh jika mau mengaplikasikannya. Rahasia sukses ini tidak mungkin salah. Bukan hanya sukses di dunia saja, tetapi sukses juga di akhirat. Insya Allah. Mau tahu? Jangan hanya mengetahuinya saja, tetapi juga mengaplikasikannya. Termasuk saya sendiri. Yuk kita pelajari.
Kita akan sukses jika kita mau mengaplikasikannya. Supaya sukses dunia akhirat, ada satu kunci yang harus ada saat mengaplikasikannya, yaitu ikhlas. Tanpa keihlasan, Anda mungkin sukses, tetapi hanya di dunia saja. Tapi jika ingin sukses di akhirat juga, maka keihlasan adalah harga mati. Ikhlas adalah syarat utama sebuah amal mendapatkan balasan dari Allah.
Rahasia-rahasia sukses itu ada pada hadist dibawah ini:

Telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah telah menceritakan kepada kami Al A’masy dan Ibnu Numair telah mengkabarkan kepada kami Al A’masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Barangsiapa meringankan seorang mukmin dari kesulitan di dunia maka Allah akan meringankan baginya kesulitan di hari kiamat. Dan barangsiapa menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan barangsiapa memudahkan bagi seorang yang kesusahan maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat, dan Allah akan menolong seorang hamba selama ia mau menolong saudaranya. Barangsiapa meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga, dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, dan mempelajarinya dengan sesama mereka kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dilimpahkan kepada mereka rahmat, dikelilingi oleh para malaikat dan Allah Azza Wa jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi-Nya. Dan barangsiapa diperlambat oleh amalnya maka tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya.” (HR Ahmad No 7118)

OK, akan saya rangkumkan dibawah ini.

Rahasia sukses itu adalah:

meringankan seorang mukmin dari kesulitan di dunia
menutupi aib seorang muslim
memudahkan bagi seorang yang kesusahan
mau menolong saudaranya
menuntut ilmu
membaca kitab Allah

Tentu saja, masih ada yang lainnya jika kita mau menggali Al Quran dan hadits lainnya.

Apa manfaat dari rahasia sukses diatas?

Berikut adalah rangkuman manfaat dari mengaplikasikan keenam rahasia sukses diatas:

Allah akan meringankan baginya kesulitan di hari kiamat
Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat
Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat
Allah akan menolong
Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga
Allah akan memberi rahmat

Jika Allah sudah berkehendak, siapa yang akan mampu menghalanginya? Bukankah ini rahasia sukses yang dahsyat?

KISAH MENARIK BOCAH AMERIKA YANG MASUK ISLAM

2011-09-22T15:34:00.000+07:00

Rasulullah saw bersabda: ”Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi.” (HR. Bukhari)

Kisah bocah Amerika ini tidak lain adalah sebuah bukti yang membenarkan hadits tersebut di atas.

Alexander Pertz dilahirkan dari kedua orang tua Nasrani pada tahun 1990 M. Sejak awal ibunya telah memutuskan untuk membiarkannya memilih agamanya jauh dari pengaruh keluarga atau masyarakat. Begitu dia bisa membaca dan menulis maka ibunya menghadirkan untuknya buku-buku agama dari seluruh agama, baik agama langit atau agama bumi. Setelah membaca dengan mendalam, Alexander memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Padahal ia tak pernah bertemu muslim seorangpun.

Dia sangat cinta dengan agama ini sampai pada tingkatan dia mempelajari sholat, dan mengerti banyak hukum-hukum syar’i, membaca sejarah Islam, mempelajari banyak kalimat bahasa Arab, menghafal sebagian surat, dan belajar adzan.

Semua itu tanpa bertemu dengan seorang muslimpun. Berdasarkan bacaan-bacaan tersebut dia memutuskan untuk mengganti namanya yaitu Muhammad ’Abdullah, dengan tujuan agar mendapatkan keberkahan Rasulullah saw yang dia cintai sejak masih kecil.

Salah seorang wartawan muslim menemuinya dan bertanya pada bocah tersebut. Namun, sebelum wartawan tersebut bertanya kepadanya, bocah tersebut bertanya kepada wartawan itu, ”Apakah engkau seorang yang hafal Al Quran ?”

Wartawan itu berkata: ”Tidak”. Namun sang wartawan dapat merasakan kekecewaan anak itu atas jawabannya.

Bocah itu kembali berkata , ”Akan tetapi engkau adalah seorang muslim, dan mengerti bahasa Arab, bukankah demikian ?”. Dia menghujani wartawan itu dengan banyak pertanyaan. ”Apakah engkau telah menunaikan ibadah haji ? Apakah engkau telah menunaikan ’umrah ? Bagaimana engkau bisa mendapatkan pakaian ihram ? Apakah pakaian ihram tersebut mahal ? Apakah mungkin aku membelinya di sini, ataukah mereka hanya menjualnya di Arab Saudi saja ? Kesulitan apa sajakah yang engkau alami, dengan keberadaanmu sebagai seorang muslim di komunitas yang bukan Islami ?”

Setelah wartawan itu menjawab sebisanya, anak itu kembali berbicara dan menceritakan tentang beberapa hal berkenaan dengan kawan-kawannya, atau gurunya, sesuatu yang berkenaan dengan makan atau minumnya, peci putih yang dikenakannya, ghutrah (surban) yang dia lingkarkan di kepalanya dengan model Yaman, atau berdirinya di kebun umum untuk mengumandangkan adzan sebelum dia sholat. Kemudian ia berkata dengan penuh penyesalan, ”Terkadang aku kehilangan sebagian sholat karena ketidaktahuanku tentang waktu-waktu sholat.”

Kemudian wartawan itu bertanya pada sang bocah, ”Apa yang membuatmu tertarik pada Islam ? Mengapa engkau memilih Islam, tidak yang lain saja ?” Dia diam sesaat kemudian menjawab.

Bocah itu diam sesaat dan kemudian menjawab, ”Aku tidak tahu, segala yang aku ketahui adalah dari yang aku baca tentangnya, dan setiap kali aku menambah bacaanku, maka semakin banyak kecintaanku”.

Wartawab bertanya kembali, ”Apakah engkau telah puasa Ramadhan ?”

Muhammad tersenyum sambil menjawab, ”Ya, aku telah puasa Ramadhan yang lalu secara sempurna. Alhamdulillah, dan itu adalah pertama kalinya aku berpuasa di dalamnya. Dulunya sulit, terlebih pada hari-hari pertama”. Kemudian dia meneruskan : ”Ayahku telah menakutiku bahwa aku tidak akan mampu berpuasa, akan tetapi aku berpuasa dan tidak mempercayai hal tersebut”.

”Apakah cita-citamu ?” tanya wartawan

Dengan cepat Muhammad menjawab, ”Aku memiliki banyak cita-cita. Aku berkeinginan untuk pergi ke Makkah dan mencium Hajar Aswad”.

”Sungguh aku perhatikan bahwa keinginanmu untuk menunaikan ibadah haji adalah sangat besar. Adakah penyebab hal tersebut ?” tanya wartawan lagi.

Ibu Muhamad untuk pertama kalinya ikut angkat bicara, dia berkata : ”Sesungguhnya gambar Ka’bah telah memenuhi kamarnya, sebagian manusia menyangka bahwa apa yang dia lewati pada saat sekarang hanyalah semacam khayalan, semacam angan yang akan berhenti pada suatu hari. Akan tetapi mereka tidak mengetahui bahwa dia tidak hanya sekedar serius, melainkan mengimaninya dengan sangat dalam sampai pada tingkatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain”.

Tampaklah senyuman di wajah Muhammad ’Abdullah, dia melihat ibunya membelanya. Kemudian dia memberikan keterangan kepada ibunya tentang thawaf di sekitar Ka’bah, dan bagaimanakah haji sebagai sebuah lambang persamaan antar sesama manusia sebagaimana Tuhan telah menciptakan mereka tanpa memandang perbedaan warna kulit, bangsa, kaya, atau miskin.

Kemudian Muhammad meneruskan, ”Sesungguhnya aku berusaha mengumpulkan sisa dari uang sakuku setiap minggunya agar aku bisa pergi ke Makkah Al-Mukarramah pada suatu hari. Aku telah mendengar bahwa perjalanan ke sana membutuhkan biaya 4 ribu dollar, dan sekarang aku mempunyai 300 dollar.”

Ibunya menimpalinya seraya berkata untuk berusaha menghilangkan kesan keteledorannya, ”Aku sama sekali tidak keberatan dan menghalanginya pergi ke Makkah, akan tetapi kami tidak memiliki cukup uang untuk mengirimnya dalam waktu dekat ini.”

”Apakah cita-citamu yang lain ?” tanya wartawan.

“Aku bercita-cita agar Palestina kembali ke tangan kaum muslimin. Ini adalah bumi mereka yang dicuri oleh orang-orang Israel (Yahudi) dari mereka.” jawab Muhammad

Ibunya melihat kepadanya dengan penuh keheranan. Maka diapun memberikan isyarat bahwa sebelumnya telah terjadi perdebatan antara dia dengan ibunya sekitar tema ini.

Muhammad berkata, ”Ibu, engkau belum membaca sejarah, bacalah sejarah, sungguh benar-benar telah terjadi perampasan terhadap Palestina.”

”Apakah engkau mempunyai cita-cita lain ?” tanya wartawan lagi.

Muhammad menjawab, “Cita-citaku adalah aku ingin belajar bahasa Arab, dan menghafal Al Quran.”

“Apakah engkau berkeinginan belajar di negeri Islam ?” tanya wartawan

Maka dia menjawab dengan meyakinkan : “Tentu”

”Apakah engkau mendapati kesulitan dalam masalah makanan ? Bagaimana engkau menghindari daging babi ?”

Muhammad menjawab, ”Babi adalah hewan yang sangat kotor dan menjijikkan. Aku sangat heran, bagaimanakah mereka memakan dagingnya. Keluargaku mengetahui bahwa aku tidak memakan daging babi, oleh karena itu mereka tidak menghidangkannya untukku. Dan jika kami pergi ke restoran, maka aku kabarkan kepada mereka bahwa aku tidak memakan daging babi.”

”Apakah engkau sholat di sekolahan ?”

”Ya, aku telah membuat sebuah tempat rahasia di perpustakaan yang aku shalat di sana setiap hari” jawab Muhammad

Kemudian datanglah waktu shalat maghrib di tengah wawancara. Bocah itu langsung berkata kepada wartawan,”Apakah engkau mengijinkanku untuk mengumandangkan adzan ?”

Kemudian dia berdiri dan mengumandangkan adzan. Dan tanpa terasa, air mata mengalir di kedua mata sang wartawan ketika melihat dan mendengarkan bocah itu menyuarakan adzan.

SHOLAT TAHAJUD BISA MENYEHATKAN TUBUH

2011-09-22T15:28:00.000+07:00

Dr. Moh Shaleh-pengasuh Klinik Terapi Tahajud dan Trainer shalat Khusyuk-membagi pengalaman dan hasil penelitiannya dalam sebuah buku tentang shalat tahajud yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit, yaitu Terapi shalat Tahajud: Menyembuhkan Berbagai Penyakit.

Dalam buku yang sudah terjual ribuan copy ini, berangkat dari penelitian yang ia lakukan untuk tugas disertasinya di Fakultas Kedokteran Unair Surabaya, Dr. Shaleh berhasil menelaah, meriset dan mengungkap sisi ilmiah pengaruh shalat tahajud terhadap kesehatan tubuh.

Menurutnya, shalat tahajud bisa menimbulkan perubahan pada diri kita, yaitu hormon kortisol tidak terlepas dari tubuh melampaui batas toleransi tubuh.
Di saat stress kortisol terlepas dari tubuh melampaui batas toleransi tubuh. Kortisol sendiri adalah hormon yang berfungsi mempertahankan integritas tubuh, sifat responsif pembuluh darah dan volume cairan tubuh. Kelebihan kortisol dapat menyebabkan hipertensi melalui stimulasi renin pada sistem renin angiotensin.

Selain mengurai tentang pengaruh stress terhadap kortisol, pria kelahiran Kediri 47 tahun lalu ini juga membuktikan bahwa keikhlasan seseorang yang merupakan syarat mutlak dalam beribadah (baca; tahajud), bisa diukur secara ilmiah. “Sikap psikis dari konsep religius tentang ikhlas-tidaknya sebuah tindakan memiliki hubungan dan pengaruh yang amat kental dengan proses peningkatan kortisol tubuh. Ini semua bisa diuji dan dibuktikan secara empiris lewat mekanisme kerja penelitian laboratorium paramedis,” katanya.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa realitas fisio-biologis dan psiko-biologis berhasil diintegrasikan dan membuktikan bahwa: Pertama, terdapat perbedaan respons ketahanan tubuh imunologik kelompok pengamal shalat tahajud antara Post I-Pre dan Post 2-Pre. Kedua, shalat tahajud yang dilakukan secara tepat, khusyuk, ikhlas dan kontinu dapat menurunkan sekresi hormon kortisol. Ketiga, shalat tahajud yang dilakukan secara tepat, khusyuk, ikhlas dan kontinu dapat meningkatkan perubahan respons ketahanan tubuh imunologik. Keempat, kortisol yang oleh Carlson, penulis buku Psyscology of Behavior, dan ahli lain digunakan sebagai tolak ukur stres dan homeostasis tubuh, dalam penelitian ini kortisol juga dapat dipakai sebagai indikator ikhlas. (h: 186-187)

Berangkat dari hal di atas, tak salah bila Ust Abu Sangkan, trainer dan penulis buku Pelatihan shalat Khusyuk mengatakan bahwa Dr. Moh. Shaleh adalah salah satu tokoh yang sudah lama ditunggu oleh dunia Islam. Dengan ketekunannya menelaah hikmah shalat tahajud dari ilmu kedokteran, ia telah melaksanakan apa yang diinginkan Al-Qur’an, yaitu bacalah (iqra), lalu simaklah (wa-sma’u), lalu pikirkanlah (afala tatafakkarun), lalu perhatikanlah (afala tubshirun) lalu teliti/risetlah (afala tandhurun), dan ungkapkanlah (afala tatadabbarun). “Langkah-langkah demiikianlah yang dilakukan oleh Dr. Moh Shaleh dengan melakukan penelitian ilmiah terhadap shalat tahajud,” kata Abu Sangkan kepada SC.
Selain itu, Abu Sangkan juga menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dr. Shaleh dalam bukunya tersebut, merupakan awal dari bangkitnya peradaban Islam yang telah lama terbenam oleh peradaban Eropa.

Akhirnya, buku yang telah dicetak sebanyak empat belas kali ini merupakan buah karya yang turut menyumbang khazanah keilmuan kedokteran dewasa ini. Lebih jauh, buku yang terbagi menjadi 3 sub pembahasan (Anatomi Sistem Kekebalan Tubuh Imunologik; Psikoneuroimonologi shalat Tahajud; dan Pengaruh shalat Tahajud terhadap Peningkatan Respons Ketahanan Tubuh) ini juga berhasil menjawab secara ilmiah-empirik kebenaran Hadist yang diriwayatkan HR turmudzi, yaitu: “shalat tahajud dapat menghapus dosa, mendatangkan ketenangan dan menghindarkan diri dari penyakit.”

27 DAFTAR PERANG YANG PERNAH DIIKUTI RASULULLAH صلى الله عليه

2011-09-22T14:53:00.000+07:00

Rasulullah صلى الله عليه وسلم, tidak pernah memulai peperangan sama sekali. Sebab, beliau berusaha semaksimal mingkin supaya tidak ada pertumpahan darah manusia. Karena beliau adalah seorang nabi yang penuh kasih sayang.

Tapi, jika peperangan tidak mungkin dihindari, maka beliau akan menempatkan diri paling depan. Karena beliau adalah seorang nabi yang tak pernah gentar melawan musuh.

Jumlah Peperangan ar-Rasul صلى الله عليه وسلم adalah 27 peperangan; yang dilatarbelakangi dengan berbagai macam sebab pemicu. Namun dari 27 peperangan ini, hanya 9 saja yang terjadi pertempuran. Selebihnya, yaitu musuh menyerah damai. Sedangkan jumlah sariyah adalah 38 ekspedisi.

Di bawah ini adalah daftar peperangan yang beliau langsung ikut andil didalamnya

No	Nama Perang	Tanggal	Penyebab atau Kejadian Utama
1	Waddan (al-Abwa’)	Shafar 2 H	perang yang pertama kali diikuti rasulullahصلى الله عليه وسلم. Sasarannya perniagaan kaum Quraisy
2	Bawath	Rabiul Awal 2 H	Menghadang kafilah Quraisy
3	Dzul Usyairah	Jumadil Akhir 2 H	Menghadang kafilah Quraisy
4	Badar Pertama (Safawan)	Jumadil Akhir 2 H	Mengejar Karz bin Jabir al-fihri yang telah berhasil menyusup ke salah satu wilayah madinah
5	Badar Kubra	Ramadhan 2 H	Menghadang kafilah Quraisy
6	Bani Qainuqa’	Syawal 2 H	Orang-orang yahudi membatalkan perjanjian dan mulai memperlihatkan kedengkian
7	Bani Sulaim	Syawal 2 H	Rasulullah صلى الله عليه وسلم berangkat menuju Qarqarah al-Kadr untuk memecah pasukan Bani Sulaim dan Gathafan
8	As-Sawiq	Dzulhijjah 2 H	Menghadang Abu Sufyan yang datang ke Madinah untuk membalas dendam atas kekalahan di Perang Badar
9	Dzu Amar	Rabiul Awal 3 H	Memecah konsentrasi Bani Tsa'labah dan Muhabin sebelum mereka menyerang Madinah
10	Buhran	Jumadil Awal 3 H	Mencerai-berah pasukan Bani Sulaim
11	Uhud	Syawwal 3 H	Untuk melawai Kaum Qiraisy yang datang untuk memerangi kaum muslimin di Madinah
12	Hamra' al-Asad	Syawwal 3 H	Melakukan perlawan terhadap Abu Sufyan yang hendak menggempur Madinah
13	Bani an-Nadhir	Rabiul Awal 4 H	Menghadang Bani Nadhir yang ingin membunuh Rasulullah صلى الله عليه وسلم dengna cara licik
14	Dzatu ar-Riqa’	Rabiul Awal 4 H	Mencerai-berah pasukan Anmar dan Tsa'labah
15	Badar al-Akhir	Sya’ban 4 H	Untuk mengejar Abu Sufyan
16	Daumatul Jandal	Rabiul Awal 5 H	Mencerai-berai pasukan pembegal yang ingin menyerang Madinah
17	Al-Muraisi'	Sya’ban 5 H	Untuk mencegah rombongan Bani Mustaliq (dari Khuza'ah)
18	Khandaq	Sya’ban 5 H	Menghadang gabungan beberapa pasukan yang berada di bawah pimpinan Kaum Quraisy
19	Bani Quraizah	Dzulqa’dah 5 H	Untuk memberi pelajaran atas pengkhianatan perjanjian oleh bani Quraizhah selama pasukan gabungan mengepung Madinah
20	Bani Lihyan	Rabiul Awal 6 H	Memberi hukuman kepada Bani Lihyan (dari Hudzail) yang mebunuh beberapa orang sahabat (di ar-Raji')
21	Dzi Qarad (al-Gabah)	Rabiul Awal 6 H	Untuk melawan pasukan 'Uyainah bin Hashan al-Fajjari yang datang menyusup k madinah
22	Hudaibiyah	Dzulqa’dah 6 H	Untuk mengerjakan umrah di baitullah di Mekah, tapi Kaum Quraisy menghadang perjalanan tersebut
23	Khaibar	Muharram 7 H	Memecah pasukan gabungan di bawah pimpinan Khaibar untuk menyerang Madinah
24	Mut'ah	Jumadil Awal 8 H	Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak ikut langsung perang ini, tapi beliau mengarahkan seakan beliau ikut bersama pasukan
25	Fathu Mekkah	Ramadhan 8 H	Pembatalan Kaum Quraiys terhadap butir-butir perjanjian Hudaibiyah
26	Hunain dan Thaif	Syawwal 8 H	Memecah konsentrasi bani Tsaqif
27	Tabuk (al-'Usrah)	Rajab 9 H	Mengejar pasuakn Romawi yang berkumpul untuk menyerbu Madinah

Hidup Islami dengan Teknologi

2011-09-20T22:59:00.000+07:00

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang Teknologi Informasi atau sering disebut TI benar-benar spektakuler pada dua dasawarsa terakhir. Ramalan Bill Gates, “raja” software dari Amerika Serikat benar-benar terbukti. Tahun 1990-an terjadi booming di dunia komputer dan internet yang sebelumnya hanya dipakai di kalangan terbatas.

Kampung dunia pun benar-benar terjadi. Batas-batas negara dan ideologi seakan-akan telah terhapuskan. Kini, kita bisa berkomunikasi langsung face to face dengan berbagai orang dari seluruh dunia. Biayanya, sangat murah. Hanya sebesar biaya akses internet.

Terhapusnya batas-batas negara dan ideologi inilah yang pada akhirnya memunculkan masalah. Negeri-negeri Barat seperti AS, Inggris, Perancis, dan sekutunya yang memimpin perkembangan teknologi dunia saat ini, berideologi sekuler liberal. Sementara itu, negeri-negeri Timur seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan lain-lain berlatar belakang ideologi Islam.

Masyarakat Barat yang pada awalnya awam terhadap ilmu-ilmu Islam, kini dengan mudah bisa mengakses sumber-sumber ilmu keislaman. Tidak mengherankan jika banyak bule yang sudah fasih membaca Al Quran. Kemajuan teknologi memudahkan mereka menemukan hidayah dengan masuk Islam.

Di sisi lain, masyarakat Timur seperti Indonesia, dengan mudah bisa mengakses sumber-sumber ilmu dan kebudayaan dari Barat. Kita bisa dengan mudah mengakses berbagai perpustakaan digital (digital library) yang disediakan berbagai universitas di luar negeri. Sayangnya, kemudahan akses ini tidak selalu dikawal dengan pemahaman Islam yang baik. Oleh karena itu, banyak remaja kita yang saat ini menghabiskan waktunya “menongkrongi” layar komputer, bukan untuk mengakses informasi dan ilmu bermanfaat, tetapi justru mengakses salah satu sampah peradaban Barat, yaitu pornografi.

Repotnya, regulasi pemerintah sampai saat ini belum jelas benar. Belum terlihat upaya serius untuk mencegah (mengeblok) situs-situs berkategori XXX tersebut. Padahal, sebenarnya hal itu mudah dilakukan.

Sikap Umat Islam

Terkait hadirnya ilmu dan budaya dari Barat, umat Islam terpecah dalam tiga golongan pendapat.

Pertama, mereka yang menerima sepenuhnya Barat. Mereka berpendapat, saat ini pemimpin dunia adalah Barat. Kalau kita ingin maju, maka kita harus menerima sepenuhnya semua yang datang dari Barat.

Kedua, mereka yang menolak sepenuhnya Barat. Kalangan ini mengatakan bahwa bangsa Barat adalah kafir sehingga haram hukumnya umat Islam meniru bangsa Barat, baik sedikit ataupun banyak.

Ketiga, mereka yang menerima Barat dalam bidang tertentu, tetapi juga menolak dalam bidang tertentu. Kalangan ini mengatakan bahwa bangsa Barat memang kafir, tetapi tidak semua hal yang dibawa orang kafir pasti jelek. Diperlukan filter untuk menyaring mana yang boleh ditiru dan mana yang harus ditolak.

Dari ketiga pendapat di atas, kami cenderung setuju pada pendapat ketiga. Pembahasan penting berikutnya adalah, bagaimana penyaringan itu?

Strategi Penyaringan

Secara faktual, kita menemukan dua hal yang berbeda dalam pembahasan peradaban, yaitu pemikiran (hadlarah) dan benda (madaniyah), baik madaniyah khas (terkait hadlarah) maupun madaniyah umum (tidak terkait hadlarah).

Penjelasan ringkas masing-masing istilah di atas adalah sebagai berikut. Hadlarah adalah sekumpulan pemahaman tentang kehidupan. Sifatnya khas, sesuai dengan pandangan hidup (ideologi) yang dianut. Sedangkan madaniyah adalah bentuk-bentuk fisik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Madaniyah bisa bersifat khas (untuk umat tertentu), bisa pula bersifat umum (untuk seluruh umat manusia). Madaniyah yang dihasilkan dari hadlarah bersifat khas, misalnya film porno, sex toys, dan ATM kondom. Madaniyah yang dihasilkan oleh kemajuan sains dan perkembangan teknologi adalah madaniyah yang bersifat umum. Madaniyah umum ini tidak dimiliki secara khusus oleh suatu umat tertentu, akan tetapi bersifat universal. Contohnya adalah komputer, PDA, handphone, internet, dan lain sebagainya.

Hadlarah asing dan madaniyah khas asing termasuk suatu hal yang wajib dijauhi umat Islam. Peniruan dan penyebarannya berarti tindak kemaksiatan terhadap Allah. Sementara itu, madaniyah umum boleh untuk diambil dan ditiru.

Selain itu, kita juga harus memahami perbedaan antara ilmu dengan tsaqofah. Sebagian umat Islam mengatakan bahwa pengetahuan khas Barat seperti ilmu politik sekuler, ekonomi neo liberal, dan lain sebagainya dianggap sama universalnya dengan sains dan teknologi. Ini adalah kekeliruan besar. Faktanya, berbagai pemikiran politik dan ekonomi dari Barat sarat dengan nilai-nilai khas ideologi kapitalisme sekuler liberal (yang sudah diharamkan penyebarannya oleh MUI melalui salah satu fatwanya). Sangat berbeda dengan ilmu-ilmu kedokteran, kimia, fisika, dan astronomi.

Aplikasi Teknologi Dakwah

Saat penyebaran kemaksiatan semakin maju dan canggih, maka seharusnya dakwah lebih maju dan lebih canggih. Oleh karena itu, sikap ogah-ogahan dalam mempelajari teknologi adalah salah. Mempelajari teknologi termasuk fardlu kifayah bagi umat Islam.

Kemajuan teknologi bisa kita manfaatkan untuk kemajuan dakwah. Berikut ini kami sampaikan beberapa contoh aplikasi teknologi yang mendukung dakwah.

1. Website dan Webblog Islami

Website dan webblog termasuk salah satu media dakwah yang efektif. Ratusan juta manusia di seluruh dunia mengakses internet dan jumlahnya semakin bertambah dari waktu ke waktu. Beberapa website Islami dengan segmen remaja yang baik untuk dikunjungi adalah : www.studia-online.com, www.islamuda.com, dan www.muslimuda.com. Webblog Islami : www.famhar.multiply.com (teknologi dan dakwah), www.konsultasi.wordpress.com (konsultasi agama), dan www.fervorspirit.blogspot.com (motivasi hidup).

2. Film Islami

Film juga efektif untuk penyebaran ilmu Islam. Orang-orang Barat telah lama memproduksi film untuk tujuan penyebaran ilmu pengetahuan, seperti The Discovery Channel, National Geographic, BBC London, dan lain sebagainya. Saat ini juga telah muncul film-film pengetahuan yang Islami, misalnya film-film produksi Harun Yahya (OKUR Production), Khilafah Publications, An Nahda Production, Media Islam Gemilang (MIG), dan El Moesa Production.

3. Digital Library

Sesuai namanya, Digital Library adalah Perpustakaan Digital. Tidak seperti lazimnya perpustakaan yang menampung bertumpuk-tumpuk buku (kertas) seperti yang selama ini kita kenal, Digital Library sangat berbeda. Ia menampung sumber-sumber ilmu pengetahuan itu dalam format digital, misalnya ebook. Bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berupa website bisa juga berupa CD. Salah satu contoh produknya adalah CD Digital Journal Al Manar yang diproduksi oleh mahasiswa-mahasiswa Islam yang tergabung dalam Digital Library Project Community, Fisipol UGM.

4. Software Islami

Berbagai software Islami sangat membantu kita yang ingin hidup Islami. Beberapa contohnya adalah : The Holy Qur’an Program (Al Quran dan terjemahnya), Hadith Encyclopedia (kumpulan sembilan kitab hadits, yang memuat 62.000 hadits, setara dengan 25.000 halaman buku yang lengkap dengan penjelasannya), Masjid 2000: Ensiklopedi Masjid Se-Indonesia, Shollu (jadwal sholat dan penyuara adzan), Mawaqit Shalah (pengingat waktu sholat, aplikasi berbasis Java untuk HP), Hijri (penunjuk tanggal hijriyah, aplikasi berbasis Java untuk HP), dan masih banyak lagi.

Teknologi bak pisau bermata dua. Pemegangnyalah yang menentukan apakah akan digunakan untuk kebaikan dan pembelaan terhadap Islam ataukah justru untuk menikam kaum muslimin sendiri. Insya Allah, kita semua bisa mulai mengaplikasikan teknologi dakwah ini dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a’lam bishshowab

Oleh : Farid Ma’ruf (Praktisi Cyber Dakwah, Pengelola Jaringan Situs Syariah Publications)

* Makalah disampaikan dalam Seminar Remaja dan Teknologi dengan tema “Teknogrogi? Nggak Banget…” yang diselenggarakan oleh Lembaga Studia bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Kamis 28 Juni 2007 di Ruang Seminar Gedung AR Fakhruddin, Kampus Terpadu UMY.

inspirasidakwah.blogspot.com/

FENOMENA PEMURTADAN DI INDONESIA

2011-09-20T22:56:00.000+07:00

FENOMENA PEMURTADAN DI INDONESIA (RANGKUMAN)

(disadur dari berbagai sumber)

PERINGATAN QURAN AKAN PEMURTADAN

1. Al Qur'an telah memperingatkan usaha pemurtadan (ajakan pindah agama oleh non-Islam) yang tidak akan pernah berhenti hingga akhir zaman :

"Orang Yahudi dan Nasrani tidak merasa senang terhadap engkau ya Muhammad, sebelum engkau menuruti agama mereka, jawablah, bahwa petunjuk Allah jualah (agama Islam) yang sebenar-benarnya petunjuk. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu (QS 2: 120).

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir, sebagaimana mereka telah menjadi kafir (QS 4:89)

2. Alkitab umat Nasrani juga berisi "panggilan suci" untuk menyebarkan misi Kristen ke seluruh penjuru dunia, kepada seluruh bangsa-bangsa, sbb :

"Hambaku, yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadaNya jiwaKu berkenan, Aku akan menaruh rohKu keatasNya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa" (Matius 12:18)

"Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus" (I Petrus 4:11)

FENOMENA PERTUMBUHAN ISLAM DI NEGARA-NEGARA MAJU

(Dikutip dari Islam Dihujat, tanggapan atas buku The Islamic Invation karya Robert Morey, halaman 325)

1. Robert Morey Dalam buku The Islamic Invation menyebut tentang perkembangan pesat agama Islam di Eropa Barat, Britania Raya, Perancis, Jerman, Irlandia Utara, Australia, Amerika Utara dan Amerika Serikat yang amat pesat. Bahkan di Inggris, katanya, disana lebih banyak orang-orang Muslim daripada orang-orang Metodis, bahkan jumlah seluruh umat Islam di Inggris lebih banyak daripada orang Kristen Injili. Ia juga mengatakan banyak terjadi gereja-gereja yang dibeli umat Islam untuk dijadikan mesjid !

2. Robert Morey juga menyaksikan sendiri tahun 1989 dimana di semua kota-kota besar di Australia terdapat masjid-masjid besar, bahkan di negara bagian Victoria, orang Muslim lebih banyak daripada Kristen gereka Baptis

3. Di Amerika Utara terdapat lebih 4.000.000 orang muslim. Beberapa peneliti menyatakan bahwa jumlah orang Muslim di Amerika Utara lebih banyak daripada orang Yahudi, sehingga menempatkan Islam sebagai agama kedua terbesar di Amerika Serikat dan Kanada

4. Lebih dari 500 pusat-pusat kajian telah dibangun di Amerika Serikat. 2/3 orang Islam Amerika berasal dari keturunan Arab, sementara yg 1/3 dari sekte Muslim berkulit hitam. Saat ini secara resmi jumlah Muslim di AS lebih banyak daripada gereja Episcopal.

Hj. Irena Handono mendukung pernyataan Rober Morey tersebut diatas dengan data perkembangan agama-agama dunia sejak 1934-1984, sebagai berikut:

1. Protestan, naik 54%;
2. Budha, naik 63%;
3. Katholik, naik 70%;
4. Hindu, naik 117%;
5. Sinto, naik 152%;
6. ISLAM, naik 235%.
7. Yahudi, turun 4%;
8. Kong Hu Chu, turun 13%;
9. Kristen Ortodox, turun 36%.

Jadi yang paling pesat pertumbuhannya di dunia adalah Islam yang mencapai 235%. Lebih dari dua kali lipat.

Fenomena pertumbuhan agama Islam yang tinggi di dunia ini bisa jadi menggambarkan bahwa :

1. Tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di negara-negara belum maju, sementara itu pertumbuhan Islam di negara belum maju hanya paralel atau lebih rendah dibanding pertumbuhan penduduk.

2. Agama Nasrani sudah semakin tidak menarik di negeri-negeri maju, bahkan gereja yang dijual bisa jadi karena kurangnya pengunjung. Sebagian dari mereka terbukti beralih ke agama Islam.

3. Kecenderungan pergeseran anutan agama non-Islam (Nasrani) ke Islam bisa jadi disebabkan kemajuan cara berpikir dan pendidikan di negeri-negeri maju. Bagi orang non-Islam yang berpendidikan tinggi yang secara serius, rendah hati dan tulus mencari kebenaran akhirnya menghadapi dilema dimana Kristen dan Katolik tidak bisa menjawab 'pencarian' mereka.

FENOMENA PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA

Di Indonesia pertumbuhan agama Islam justru menurun drastis, seperti data dibawah ini :

1.Berdasarkan hasil riset Yayasan Al Atsar Al-Islam (Magelang) dan dalam rangkaian investigasi diperoleh data bahwa mulai tahun 1999-2000 Kristen dan Khatolik di Jateng telah meningkat dari 1-5 % diawal tahun 1990, kini naik drastis 20-25% dari total jumlah penduduk Indonesia.

2.Dari laporan Riset Dep. Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama Waligereja Indonesia, sejak tahun 1980-an setiap tahunnya laju pertumbuhan umat Khatolik: 4,6%, Protestan 4,5%, Hindu 3,3%, Budha 3,1% dan ISLAM HANYA 2,75% yang paling rendah (Astaghfirullah).

3. Dalam buku Gereja dan Reformasi penerbit Yakoma PGI (1999) oleh Pendeta Yewanggoe. Dijelaskan bahwa jumlah umat Kristiani di Indonesia (dari Riset) telah berjumlah lebih 20%. Sedangkan menurut data Global Evangelization Movement telah mencatat pertumbuhan umat Kristen di Indonesia telah mencapai lebih 40.000.000 orang (19 % dari total 210 jumlah penduduk Indonesia)

4. BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia melaporkan bahwa penurunan jumlah umat Islam di Indonesia. Contohnya di Sulawesi Tenggara turun menjadi 1,88% (dalam kurun waktu 10 tahun). Demikian pula di Jawa Tengah, NTT dan wilayah Indonesia lainnya.

Dalam sebuah seminar kerja sama global Mission Singapore & Galilea Ministry Indonesia, di Hotel Shangrila (Jakarta, 9-12 Juni 1998). Pdt. Dr. George Anatorae dari The Lord Family Church mempresentasikan program dimana Indonesia akan dijadikan pusat perkembangan Kristen di Asia Pasific !. (Dengan info ini semoga umat Islam yang berpendapat bahwa kebebasan membangun gereja dimana-mana sebagai hak asasi manusia, segera bisa tobat!)

Fenomena penurunan jumlah umat Islam di Indonesia bisa jadi disebabkan oleh :

1. Kerja keras para misionaris yang melakukan kegiatannya dengan dukungan dana yang besar serta bantuan tenaga dan program secara internasional. Mereka tidak lagi mampu 'menjual' agama mereka di negerinya sendiri. Dengan kemajuan pendidikan dan cara hidup yang sangat liberal di negeri maju maka agama Nasrani menjadi terbelakng dan tidak mampu menjawab perkembangan zaman. Lalu para missionaris inipun menjual 'dagangan'nya di negeri-negeri miskin dan rendah pendidikannya.

2. Bisa jadi kemiskinan dan kebodohan membuat umat Islam mudah menjadi menjadi Kufur / Kafir, seperti disabdakan Rasulullah SAW dalam sebuah hadits. Pesan Rasulullah ini jelas terbukti di Indonesia dimana pemurtadan umumnya sukses terjadi di kantong-kantong penduduk miskin yang terdapat baik di di pedesaan maupun di perkotaan. Bukankah hal ini sudah disinyalir oleh Nabi SAW, bahwa suatu ketika jumlah kalian (umat Islam) sangat banyak, tetapi bagai buih di lautan (sangat lemah) dan bila di tiup angin lalu menghilang; atau bagai kue yang diperebutkan oleh musuh-musuh kalian. Umat Islam yang 'lemah' inilah yang kini jadi bahan rebutan untuk memenuhi target kristenisasi (pemurtadan) para missionaris.

3. Bisa jadi sebagian umat Islam yang 'lemah' ini berpendidikan tinggi (pendidikan ilmiah non agama) dan dari golongan ekonomi kuat namun lemah dasar ilmu agamanya, sehingga menyebabkan mereka (tiga kemungkinan) :

1) Mengaku Islam sebatas formalitas saja dan enggan menjalankan perintah agama, seperti beribadah.

2) Mengaku Islam namun masih bersifat formal dan sebatas ritual ibadah (belum menjadikan agamanya sebagai Rahmatan lil alamin).

3) Mengaku Islam dan menerima Islam sebatas masuk dalam akal (dan pendidikan) mereka yang tinggi, seperti banyak dilakukan penganut dan simpatisan Islam liberal.

4) Mengaku Islam, tinggi ilmu agamanya dan banyak ibadahnya, tapi dirinya dikuasai dunia, hingga ia sibuk mengejar kekuasaan, popularitas, jabatan atau harta diantara aktifitas ibadahnya (yang sebenarnya tidak ikhlas).

FENOMENA PEMURTADAN YANG KITA HADAPI

1. Perpindahan agama orang-orang di negeri maju (baik menjadi Islam maupun menjadi atheis) umumnya terjadi karena agama Nasrani tidak mampu menjawab permasalahan kemajuan zaman. Selain itu kini pihak gereja tidak dapat lagi menutup-nutupi kelemahan Alkitab (Bibel) nya. Sedangkan Al Quran dan Islam yang selama ini telah dihujat dan didiskreditkan / dijelek-jelekan oleh pemuka gereja Eropa kini lebih mudah ditemui kebenarannya melalui toko buku atau akses internet.

2. Pertumbuhan jumlah umat Islam ternyata tertinggi di dunia, tapi sebaliknya penurunan jumlah umat Islam malah terjadi di Indonesia. Menurunnya pertumbuhan jumlah umat Islam di Indonesia disebabkan faktor kemiskinan dan pendidikan. Merekalah yang menjadi sasaran utama pemurtadan kaum missionaris. Jumlah umat Islam semacam ini tergolong sangat besar jumlahnya dan tersebar di pinggiran kota atau di pedesaan yang umumnya sulit di monitor oleh umat Islam yang peduli terhadap bahaya pemurtadan. Strategi yang digunakan para missionaris umumnya mencari simpati masyarakat melalui pembagian makanan gratis atau bazaar murah, pengobatan gratis, pendidikan gratis, dsbnya. Dukungan dana sangat besar karena jaringan mereka yang bersifat internasional.

3.Umat Islam dari golongan pendidikan dan ekonomi tinggi dilemahkan akidahnya melalui issue-issue kebebasan (liberalisme) menafsirkan agama Islam, penerapan demokrasi liberal (yang tidak seluruhnya sesuai dengan syariat Islam), penerapan konsep hak asasi manusia secara salah kaprah, serta ekspor kebudayaan kapitalis dan bebas gaya barat ke pergaulan sosial umat Islam baik melalui TV, barang-barang komsumtif, maupun melalui gaya hidup. Dengan akidah yang lemah atau penafsiran yang salah terhadap syariat Islam, maka pihak Nasrani lebih mudah masuk ke kalangan Islam pendidikan tinggi dengan mengganti jubah missionaris mereka dengan jubah liberalisasi.

SIKAP MEMPRIHATINKAN SEBAGIAN UMAT ISLAM TERHADAP PEMURTADAN

Beberapa sikap umat Islam menghadapi gerakan pemurtadan dari non-Islam sungguh memprihatinkan, seperti :

1. Tidak peduli, dan hanya mengurus diri sendiri dan keluarganya agar tidak menjadi murtad.

2. Menganggap bahwa Allah pasti akan menjaga agama Islam, jadi kita tak perlu repot-repot membela agama Islam.

3. Menganggap bahwa umat Islam yang murtad adalah akibat kesalahan mereka sendiri karena tidak mau memperkuat ibadah, akidah dan ilmu agamanya selama ini.

4. Menganggap bahwa adalah hak setiap orang (karena alasan demokrasi dan HAM) untuk menyebarkan agamanya ke umat lainnya, tugas kita adalah membentengi iman kita masing-masing.

5.Menganggap bahwa karena sudah ada umat Islam yang peduli untuk memberantas program pemurtadan maka ia merasa tidak perlu lagi melakukan apa-apa.

6. Menganggap bahwa usaha pemurtadan sudah pasti akan terjadi hingga akhir zaman, seperti disebutkan dalam AlQuran, jadi bagi mereka untuk apa kita repot-repot memberantasnya.

7. Menafsirkan secara salah hadits yang mengatakan bahwa agama Islam tidak dapat diruntuhkan dari luar (serangan pemurtadan dari pihak Nasrani), melainkan dari dalam umat Islam sendiri. Ketahuilah bahwa strategi pemurtadan yang digunakan umat Nasrani juga meliputi pendangkalan akidah (melalui gaya hidup bebas, dsbnya), dan pendangkalan akidah adalah kerusakan umat Islam dari dalam.

PERINGATAN QURAN DAN HADITS UNTUK MEMBELA AGAMA ISLAM

Ingatlah firman Allah SWT : "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". Qs.Ali Imran (3):104

"Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu." Qs. Al Maa'idah (5):79

Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda :
"Sesungguhnya manusia jika mereka melihat orang yang berbuat zholim dan tidak mencegahnya, maka telah dekatlah azab Allah yang akan menimpa mereka seluruhnya" (HR At-Tirmidzi)

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Qs.At Taubah (9):71

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

"Dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak saja akan menimpa orang yang zholim diantara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya." (QS. Al-Anfal 25)

Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda :
"Sesungguhnya manusia jika mereka melihat orang yang berbuat zholim dan tidak mencegahnya, maka telah dekatlah azab Allah yang akan menimpa mereka seluruhnya" (HR At-Tirmidzi)

Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah SAW. bersabda : "Penduduk sebuah desa yang berjumlah delapan belas ribu orang disiksa, padahal amal-amal mereka seperti amal para nabi. Para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi?' Nabi SAW menjawab, 'Mereka tidak pernah marah karena Allah Azza Wa Jalla, karena mereka tidak melakukan amar makruf dan nahi mungkar."

(Wallahu 'alam bissawab)

[Ar-Royyan-2277] Fenomena Islam dan Pemurtadan IHB Jakarta - Jaeroni Setyadhi

inspirasidakwah.blogspot.com/

FAKTA ILMIAH: MUKJIZAT NABI MUHAMMAD MEMBELAH BULAN

2011-09-20T22:45:00.000+07:00

KISAH ini diceritakan oleh Prof. Dr. Zaghlul Al-Najar (pakar Geologi Muslim) tentang pengalaman seorang pemimpin Al-Hizb al-Islamy Inggris yang masuk Islam karena takjub dengan kebenaran terbelahnya bulan.

Allah berfirman: “Sungguh telah dekat hari qiamat, dan bulan pun telah terbelah" (QS. Al-Qamar 1).

Apakah kalian akan membenarkan kisah dari ayat Al-Quran ini yang menyebabkan masuk Islamnya pimpinan Hizb Islami Inggris?

Di bawah ini adalah kisahnya:
Dalam temu wicara di televisi bersama pakar Geologi Muslim, Prof. Dr. Zaghlul Al-Najar, salah seorang warga Inggris mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah ayat dari surat al-Qamar di atas memiliki kandungan mukjizat secara ilmiah?

Maka, Prof. Dr. Zaghlul Al-Najar menjawabnya sebagai berikut: Tentang ayat ini, saya akan menceritakan sebuah kisah. Sejak beberapa waktu lalu, saya mempresentasikan di Univ. Cardif, Inggris bagian barat, dan para peserta yang hadir bermacam-macam, ada yang muslim dan ada juga yang bukan muslim. Salah satu tema diskusi waktu itu adalah seputar mukjizat ilmiah dari al-Quran. Salah seorang pemuda yang beragama muslim pun berdiri dan bertanya, “Wahai Tuan, apakah menurut anda ayat yang berbunyi, “Telah dekat hari qiamat dan bulan pun telah terbelah”, mengandung mukjizat secara ilmiah?”

Maka saya menjawabnya: Tidak, sebab kehebatan ilmiah diterangkan oleh ilmu pengetahuan, sedangkan mukjizat tidak bisa diterangkan ilmu pengetahuan, sebab ia tidak bisa menjangkaunya. Dan tentang terbelahnya bulan, maka itu adalah mukjizat yang terjadi pada Rasul terakhir Muhammad Saw. sebagai pembenaran atas kenabian dan kerasulannya, sebagaimana Nabi-nabi sebelumnya.

Mukjizat yang kelihatan, maka itu disaksikan dan dibenarkan oleh setiap orang yang melihatnya. Andai hal itu tidak termaktub di dalam kitab Allah dan hadits-hadits Rasulullah, maka tentulah kami para muslimin di zaman ini tidak akan mengimani hal itu. Akan tetapi, hal itu memang benar termaktub di dalam al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Saw.

Allah ta’alaa memang benar-benar Maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka, Prof. Dr. Zaghlul Al-Najar pun mengutip sebuah kisah Rasulullah membelah bulan. Kisah itu adalah sebelum hijrah dari Makkah Mukarramah ke Madinah. Orang-orang musyrik berkata, “Wahai Muhammad, kalau engkau benar Nabi dan Rasul, coba tunjukkan kepada kami satu kehebatan yang bisa membuktikan kenabian dan kerasulanmu (mengejek dan mengolok-olok)?”

Rasulullah bertanya, “Apa yang kalian inginkan ? Mereka menjawab: Coba belah bulan”. Maka, Rasulullah pun berdiri dan terdiam, lalu berdoa kepada Allah agar menolongnya. Lalu, Allah memberitahu Muhammad agar mengarahkan telunjuknya ke bulan. Maka, Rasulullah pun mengarahkan telunjuknya ke bulan dan terbelahlah bulan itu dengan sebenar-benarnya. Maka, serta-merta orang-orang musyrik pun berujar, “Muhammad, engkau benar-benar telah menyihir kami!” Akan tetapi, para ahli mengatakan bahwa sihir memang benar bisa saja “menyihir” orang yang ada disampingnya, akan tetapi tidak bisa menyihir orang yang tidak ada di tempat itu. Maka, mereka pun menunggu orang-orang yang akan pulang dari perjalanan. Lalu, orang-orang Quraisy pun bergegas menuju keluar batas kota Makkah menanti orang yang baru pulang dari perjalanan.

Dan ketika datang rombongan yang pertama kali dari perjalanan menuju Makkah, orang-orang musyrik pun bertanya, “Apakah kalian melihat sesuatu yang aneh dengan bulan?” Mereka menjawab, “Ya, benar. Pada suatu malam yang lalu kami melihat bulan terbelah menjadi dua dan saling menjauh masing-masingnya kemudian bersatu kembali…”.

Akhirnya, sebagian mereka pun beriman sedangkan sebagian lainnya lagi tetap kafir (ingkar). Oleh karena itu, Allah menurunkan ayat-Nya: Sungguh, telah dekat hari qiamat dan telah terbelah bulan. Ketika melihat tanda-tanda kebesaran Kami, merekapun ingkar lagi berpaling seraya berkata, “Ini adalah sihir yang terus-menerus”, dan mereka mendustakannya, bahkan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan setiap urusan benar-benar telah tetap …. (sampai akhir surat Al-Qamar).

Ini adalah kisah nyata, demikian kata Prof. Dr. Zaghlul Al-Najar. Dan setelah selesainya Prof. Dr. Zaghlul menyampaikan hadits nabi tersebut, berdiri seorang muslim warga Inggris dan memperkenalkan diri seraya berkata, “Aku Daud Musa Pitkhok, ketua Al-Hizb al-Islamy Inggris.

Wahai tuan, bolehkah aku menambahkan?” Prof. Dr. Zaghlul Al-Najar menjawab: Dipersilahkan dengan senang hati.” Daud Musa Pitkhok berkata, “Aku pernah meneliti agama-agama (sebelum menjadi muslim), maka salah seorang mahasiswa muslim menunjukiku sebuah terjemahan al-Quran yang mulia. Aku pun berterima kasih kepadanya dan membawa terjemah itu pulang ke rumah. Ketika aku membuka-buka terjemahan al-Quran itu di rumah, surat yang pertama aku buka ternyata al-Qamar. Dan aku pun membacanya: “Telah dekat hari qiamat dan bulan pun telah terbelah… “.

Aku pun bergumam: “Apakah kalimat ini masuk akal? Apakah mungkin bulan bisa terbelah kemudian bersatu kembali? Andai benar, kekuatan macam apa yang bisa melakukan hal itu? Maka, aku pun menghentikan pembacaan ayat-ayat selanjutnya dan aku menyibukkan diri dengan urusan kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, Allah Maha Tahu tentang tingkat keikhlasan hamba-Nya dalam pencarian kebenaran.

suatu hari aku pun duduk di depan televisi Inggris. Saat itu ada sebuah diskusi di antara presenter seorang Inggris dan 3 orang pakar ruang angkasa AS. Ketiga pakar antariksa tersebut pun menceritakan tentang dana yang begitu besar dalam rangka melakukan perjalanan ke antariksa, padahal saat yang sama dunia sedang mengalami masalah kelaparan, kemiskinan, sakit dan perselisihan. Presenter pun berkata, ” Andai dana itu digunakan untuk memakmurkan bumi, tentulah lebih banyak berguna”. Ketiga pakar itu pun membela diri dengan proyek antariksanya dan berkata, “Proyek antariksa ini akan membawa dampak yang sangat positif pada banyak segmen kehidupan manusia, baik segi kedokteran, industri, dan pertanian. Jadi pendanaan tersebut bukanlah hal yang sia-sia, tetapi justru dalam rangka pengembangan kehidupan manusia.

Dan, di antara diskusi tersebut adalah tentang turunnya astronot menjejakkan kakinya di bulan, di mana perjalanan antariksa ke bulan tersebut telah menghabiskan dana tidak kurang dari 100 juta dollar. Mendengar hal itu, presenter terperangah kaget dan berkata, “Kebodohan macam apalagi ini, dana begitu besar dibuang oleh AS hanya untuk bisa mendarat di bulan?”

Mereka pun menjawab, “Tidak, !!! Tujuannya tidak semata menancapkan ilmu pengetahuan AS di bulan, akan tetapi kami mempelajari kandungan yang ada di dalam bulan itu sendiri, maka kami pun telah mendapat hakikat tentang bulan itu, yang jika kita berikan dana lebih dari 100 juta dollar untuk kesenangan manusia, maka kami tidak akan memberikan dana itu kepada siapapun.

Maka presenter itu pun bertanya, “Hakikat apa yang kalian telah capai sehingga demikian mahal taruhannya? Mereka menjawab, “Ternyata bulan pernah mengalami pembelahan di suatu hari dahulu kala, kemudian menyatu kembali.!!! Gambar ini di foto dari pesawat ulang alik NASAPresenter pun bertanya, “Bagaimana kalian bisa yakin akan hal itu?” Mereka menjawab, “Kami mendapati secara pasti dari batuan-batuan yang terpisah terpotong di permukaan bulan sampai di dalam (perut) bulan. Lalu, kami pun meminta para pakar geologi untuk menelitinya dan mereka mengatakan, “Hal ini tidak mungkin telah terjadi kecuali jika memang bulan pernah terbelah kemudian bersatu kembali”.

Mendengar paparan itu, ketua Al-Hizb Al-Islamy Inggris mengatakan, “Maka aku pun turun dari kursi dan berkata, “Mukjizat (kehebatan) benar-benar telah terjadi pada diri Muhammad Saw. 1400-an tahun yang lalu. Allah benar-benar telah mengolok-olok AS untuk mengeluarkan dana yang begitu besar, 100 juta dollar lebih, hanya untuk menetapkan akan kebenaran muslimin !!!! Maka, agama Islam ini tidak mungkin salah.

Maka, aku pun berguman, “Maka, aku pun membuka kembali Mushhaf al-Quran dan aku baca surat Al-Qamar, dan … saat itu adalah awal aku menerima dan masuk Islam.

inspirasidakwah.blogspot.com/

BAHAYA MINUM AIR PUTIH SAMBIL BERDIRI

2011-09-20T22:43:00.000+07:00

Ajaran Islam bersifat sumuliyah/menyeluruh/universal dari semua aspek. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan cara-cara terbaik, dan ajaran itu tidak ada dalam agama lain kecuali Islam. Itulah salah satu bukti agama Islam bukan buatan manusia, ia datang dari yang Maha Mengetahui segala sesuatu urusan. Karnanya adab akan tidur dan bangun tidur tidak luput dari perhatian. Bukan hanya itu saja, semua prilaku dalam Islam harus sesuai dengan aturan Allah. Adab makan dan minum juga menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Karenanya kalau semua jaran Islam kita tegakkan maka bukan hanya sehat jasmani, tapi yang lebih utama sehat rohani.

Dalam suatu kajian kesehatan akupuntur yang diadakan salah satu ahli akupuntur. Ini dibuktikan dari segi kesehatan.

Air minum yang masuk dengan cara minum sambil duduk akan disaring oleh sfringer.

Sfringer adalah suatu struktur maskuler (berotot) yang bisa membuka (sehingga air kemih bisa lewat) dan menutup. Setiap air yang kita minum akan disalurkan pada pos- pos penyaringan yang berada di ginjal....

Nah Jika kita minum berdiri, Air yang kita minum tanpa disaring lagi.
Langsung menuju kandung kemih... Ketika langsung menuju kandung kemih, maka terjadi pengendapan disaluran ureter..

Karena banyak limbah-limbah yang menyisa di ureter. Inilah yang bisa
menyebabkan penyakit kristal ginjal.

Salah satu penyakit ginjal yang berbahaya.. Susah kencing itu penyebabnya. .

Cara mengatasinya :
1. biasakan minum duduk.
2. banyak minum air putih tapi jangan kebablasan dan jangan terburu-buru

inspirasidakwah.blogspot.com/

Profil

2011-09-15T16:42:00.005+07:00

TAUFAN MAULAMIN,SE.Ak., MM.Dr (cdt)

Rumah

Jl. Tirta Raya F 313 Komplek PAM Jati Kramat – Jati Asih,

Telpon 0218474649, HP 0816 1963 136

Bekasi 17421 taufanm@gmail.com

Kantor
Kampus Univ Azzahra Jl. Jatinegara Barat No.144
Telpon 2800647, Fax. 2800646, Jakarta 13320
www.univ_azzahra.c om

Tempat, tanggal Lahir        : Baturaja, 22 Juli 1964
Agama                   : Islam
Status                : Menikah K/5
NPWP                                : 09.685.628.1-071.000
Pekerjaan                           : Wakil Rektor Universitas Azzahra

Pendidikan Formal        :

2006 - …Kandidat DOKTOR    Univ Trisakti            Program Doktoral  lmu Ekonomi
                                  Ekonomi & Keu Islam

2004     Pasca Sarjana       Univ. Islam Jakarta      Keuangan Islam M Mgmt,

1991   Sarjana Ekonomi      Univ. Sebelas Maret   Akuntansi

1983   SMA              SMA NEGERI 6             Yogyakarta

1979   SMP                        SMP NEGERI 64          Jakarta

1975   SD                          SD NEGERI 5              Muara Dua

Sertifikasi Profesi       :

1999   Akuntan No. Register Negara : D – 23.245       Menteri Keuangan

1999   Anggota IAI ( Ikatan Akuntan Indonesia)           Ikatan Akuntan

2001    Anggota APTISI (Asosiasi Perguruan Tinggi        APTISI
           Swasta Indonesia

2001   Jabatan Fungsional Dosen : LEKTOR                Menteri Pendidikan
           Nomor SK : 6701/003/1.1/KP/INPS/2001       Nasional

2001   Nomor Induk Registrasi Dosen NIRD        Menteri Pendidikan
          N.I.R.D. : 2001.03.2.001083-L                         Nasional

2003   Juri Lomba se-Prov DKI LKS -SMK

2004   Juri Nasional Lomba Kompetensi Akuntansi   Majelis Pendidikan
                                                                           Kejuruan Nasional

Pendidikan Non Formal   :

1999   Overseas Training                  Bangkok – Thailand
          for Non-Government
          Organization

1995   Overseas Training                   Phnom Phen - Kamboja
           for Non-Government
          Organization

1991   – 1999   South East Asia          Pakistan – India

2002   Seminar Nasional Akuntansi     Dekan FE UNPAD

2002   Seminar Nasional Reform         Asosiasi Perg Tinggi Swasta Ind
           Pend. Tinggi Nasional

2004   Lokakarya Akuntansi
           Perbankan Syariah                  Ikatan Akuntan Indonesia

2004   Seminar Nasional “ SOSIALISASI RUU PAJAK 2004”

2005   Seminar Nasional “ STRATEGI PENGEMBANGAN LK SYARIAH”
          Bank Indoneasia Jakarta 15 Sep 2005

Pengalaman Kerja       :

1985 – 1987       Badan Pers Mahasiswa       Dewan Redaksi

1987 – 1988       Lembaga Manajemen        Instruktur Training
              FE-UNS Surakarta

1988 - 1995       FE UNS                            Asisten Dosen

1989 – 1995       Kantor Akuntan Publik        Akuntan Publik,
                        Konsultan dan Auditor
                        Drs. Hadori Yunus dan Rekan

1990 – 1993       Institut Politeknik Indonesia    Dosen Akuntansi,Pajak

1991 - Sekarang   Lembaga Pendidikan dan        Dosen Akuntansi
                          Pengembangan Profesi
              Indonesia (LP3I)

1991 - 1995       Lembaga Pendidikan dan        Ketua Jurusan Komputer
                        Pengembangan Profesi             Akuntansi
                        Indonesia (LP3I)

1997 - Sekarang       Sekolah Tinggi Ilmu        Dosen Akuntansi,Auditing
              Administrasi Mandala
                              Indonesia

1997 – 2004          Sekolah Tinggi Ilmu               Pembantu Ketua II
                              Administrasi Mandala
                    Indonesia

2003    2005             Sekolah Tinggi Ilmu        Wakil Ketua
                     Administrasi Mandala
                     Indonesia

2003   Sekarang   Yayasan STIABAN           BENDAHARA YYS

2004 - Sekarang   Sekolah Tinggi Ilmu        Direktur Diploma
                           Administrasi Mandala
                           Indonesia

2003 – Sekarang    Yayasan SDIT Annisa       Ketua Komite Sekolah

Pengalaman Organisasi   :

1983 – 1985       Ketua Lingkaran Studi & Pengkajian

1985 - 1987     Ketua Forum Studi Akuntansi ( FORSA )

1985 – 1987       Ketua Senat Mahasiswa FE-UNS

1985 – 1987       Pengurus ISMEI ( Ikatan Senat mahasiswa Ekonomi se-Indonesia)

1987 – 1991       Ketua PB HMI – MPO

1985 – 1987       Ketua Cabang HMI – SKA

1983 – 1985       Ketua Komisariat HMI

1983 – 1985       Ketua KOPMA UNS

1985 – 1987       Ketua Asrama Mahasiswa UNS

1983 - 1990        Pengurus dan Anggota Mutiara Studi Club ( MSC )

1983 - 1990        Pengurus dan Anggota Koperasi Mahasiswa UNS

1983 - 1990        Pengurus dan Anggota Badan Pengkajian dan Pengamalan Islam ( BPPI )

1987 – 1989       Anggota Perumus Pendirian Lembaga Dakwah Kampus se-Indonesia (LDK –

                        Nasional )

1991 – 2004        Pengurus IAI

2003 – 2004       Pengurus &Tim Juri AKUNTANSI-LKS- se-Indonesia

2003- Sekarang   Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah

2003   Sekarang    Pengurus ALUMNI SMA BOEDOET angkatan 82

2004   Sekarang     Anggota IAEI

2004- Sekarang   Sekretaris Jenderal Asosiasi Akuntansi dan Keuangan Syariah Indonesia

                            AAKSI

2005   Sekarang   Ketua FORUM GURU & DOSEN (FGDJ)

2005   Sekarang   Ketua Dewan Syariah LP3i dan Nusa Group

2005   Sekarang   Anggota Perumus Ahli Pendidikan di JAKARTA Jakarta Islamic Center

2007   Sekarang    Direktur Pascasarjana Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Azzahra

2008   Sekarang   Wakil Ketua Departemen Akuntansi & GCG Syariah, MES ( Masyarakat

                          Ekonomi Syariah )

2008   Sekarang   Wakil Asosiasi (AAKSI) stakeholder Syariah di Bank Indonesia

2009   Sekarang   Wakil Rektor Universitas Azzahra